DPR resmi mengesahkan revisi UU P2SK menjadi undang-undang. Regulasi baru tersebut memuat 17 perubahan penting, mulai dari pengaturan aset kripto, penguatan BI-OJK-LPS, hingga pembentukan satgas pinjaman online dan judi online.
Komisi XI DPR menegaskan penyesuaian tugas Dewan Komisioner LPS wajib dikonsultasikan dengan DPR sebagai amanat UU P2SK dan bagian dari penguatan akuntabilitas.
DPR menilai RUU P2SK sebagai instrumen penting untuk memperkuat sektor keuangan dan melindungi ekonomi nasional dari tekanan global. Regulasi ini juga mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.
