“Jangan sampai keberhasilan persampahan hanya dilihat dari berapa banyak sampah yang diangkut. Yang lebih penting adalah berapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi sejak dari sumber,” tegas Achmad.
Dorong Dialog dan Indikator Terbuka
Achmad menilai kondisi darurat sampah di Makassar perlu dijadikan momentum untuk membenahi sistem persampahan secara menyeluruh. Menurut dia, masyarakat harus didorong untuk memilah sampah sebelum dibuang, sampah organik diarahkan untuk diolah, sedangkan material anorganik yang memiliki nilai ekonomi dimasukkan ke rantai pemanfaatan kembali dan daur ulang.
“Kalau semua sampah langsung dibuang ke TPA, berapa pun luas TPA dan berapa pun armada yang disiapkan, suatu saat akan penuh. Karena itu, pengurangan dari sumber menjadi kunci,” katanya.
FKH juga mendorong bank sampah, BSU, TPS3R, pemulung, dan pelaku usaha daur ulang diposisikan sebagai bagian dari satu ekosistem pengurangan sampah. Achmad menilai anggapan bahwa pemilahan akan mengurangi ruang kerja pemulung perlu diluruskan karena material yang telah dipilah justru memiliki kualitas lebih baik dan berpotensi menaikkan nilai ekonomi.
“Paradigmanya harus diubah. Pemulung jangan hanya dilihat sebagai orang yang mengais sampah, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi sirkular yang mengumpulkan material bernilai,” imbuh Achmad.
Ia juga meminta pemerintah mempublikasikan indikator kebijakan persampahan secara berkala, seperti penurunan timbulan sampah, tingkat pemilahan rumah tangga, perkembangan bank sampah dan TPS3R, jumlah material yang berhasil didaur ulang, serta besaran residu yang masuk ke TPA. Selain itu, FKH menilai aspirasi pemulung harus dijawab melalui dialog terbuka agar kelompok tersebut tetap mendapat ruang dalam sistem baru melalui sosialisasi, pendataan, penguatan kelembagaan, dan akses ke BSU.
“Kalau ada kekhawatiran dari pemulung, tentu harus didengar, tetapi jawabannya bukan kembali ke sistem lama. Justru pemulung harus dilibatkan dalam sistem baru,” tegasnya.
