MPLS Sekolah Rakyat di Sulsel Tertunda karena Krisis Air Baku

SulawesiPos.com – Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan tidak bisa digelar serentak pada Rabu, 22 Juli 2026, karena banyak sekolah permanen masih terkendala pemenuhan air baku sebagai utilitas dasar, sehingga sebagian baru akan memulai kegiatan pada akhir Juli hingga Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Malik Faisal mengatakan hambatan terbesar di hampir semua lokasi yang terlambat memulai MPLS adalah ketersediaan air.

“Rata-rata yang terlambat MPLS ini kan masalah air. Hampir semua yang terlambat itu masalah air, karena tidak cukup air yang bisa digunakan, PDAM juga tidak bisa distribusi air, karena bangunannya yang luar biasa besar,” kata Malik Faisal di Makassar, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, beberapa daerah seperti Kabupaten Sinjai, Takalar, dan Kota Makassar sudah menjalankan MPLS.

Sementara itu, Kabupaten Soppeng, Bone, Wajo, Tana Toraja, dan Barru dijadwalkan baru memulai MPLS pada 31 Juli 2026.

BACA JUGA:  Antrean Solar di SPBU Makassar Diserobot, Sopir Truk Tikam Pengemudi Mobil Boks

“Beberapa sekolah yang mundur bahkan hingga Agustus. Kendala keterlambatan MPLS ini terjadi merata di seluruh Indonesia,” tambahnya.

SR Wajo Siapkan Mitigasi Air Tangki

Malik mengatakan kesiapan daerah terus dikebut, terutama untuk memenuhi fasilitas dasar dan tambahan tenaga pengajar seiring bertambahnya jumlah siswa pada tahun kedua penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat.

Kepala SR Wajo Asri membenarkan bahwa pemenuhan air menjadi salah satu persoalan utama menjelang MPLS di sekolahnya.

“Kita ada sumur, tetapi dangkal, sehingga diantisipasi lewat bantuan PDAM untuk pengadaan pengantaran air dengan mobil tangki,” ujarnya.

Saat ini, SR Wajo memiliki 95 siswa dan menargetkan menerima total 270 siswa dengan masing-masing 90 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Asri mengatakan penjangkauan calon siswa dilakukan oleh pekerja sosial Kementerian Sosial RI dari rumah ke rumah, sementara sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pengadaan guru tamu dan kebutuhan tenaga pengajar.

SulawesiPos.com – Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan tidak bisa digelar serentak pada Rabu, 22 Juli 2026, karena banyak sekolah permanen masih terkendala pemenuhan air baku sebagai utilitas dasar, sehingga sebagian baru akan memulai kegiatan pada akhir Juli hingga Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Malik Faisal mengatakan hambatan terbesar di hampir semua lokasi yang terlambat memulai MPLS adalah ketersediaan air.

“Rata-rata yang terlambat MPLS ini kan masalah air. Hampir semua yang terlambat itu masalah air, karena tidak cukup air yang bisa digunakan, PDAM juga tidak bisa distribusi air, karena bangunannya yang luar biasa besar,” kata Malik Faisal di Makassar, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, beberapa daerah seperti Kabupaten Sinjai, Takalar, dan Kota Makassar sudah menjalankan MPLS.

Sementara itu, Kabupaten Soppeng, Bone, Wajo, Tana Toraja, dan Barru dijadwalkan baru memulai MPLS pada 31 Juli 2026.

BACA JUGA:  Sulsel Targetkan 91.340 Hektare Pertanian Modern PM-AAS pada 2026

“Beberapa sekolah yang mundur bahkan hingga Agustus. Kendala keterlambatan MPLS ini terjadi merata di seluruh Indonesia,” tambahnya.

SR Wajo Siapkan Mitigasi Air Tangki

Malik mengatakan kesiapan daerah terus dikebut, terutama untuk memenuhi fasilitas dasar dan tambahan tenaga pengajar seiring bertambahnya jumlah siswa pada tahun kedua penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat.

Kepala SR Wajo Asri membenarkan bahwa pemenuhan air menjadi salah satu persoalan utama menjelang MPLS di sekolahnya.

“Kita ada sumur, tetapi dangkal, sehingga diantisipasi lewat bantuan PDAM untuk pengadaan pengantaran air dengan mobil tangki,” ujarnya.

Saat ini, SR Wajo memiliki 95 siswa dan menargetkan menerima total 270 siswa dengan masing-masing 90 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Asri mengatakan penjangkauan calon siswa dilakukan oleh pekerja sosial Kementerian Sosial RI dari rumah ke rumah, sementara sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pengadaan guru tamu dan kebutuhan tenaga pengajar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru