SulawesiPos.com – Ancaman krisis air bersih di Kabupaten Maros semakin meluas seiring musim kemarau ekstrem yang diperkirakan berdampak pada 10 kecamatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BPBD Maros yang saat ini hanya memiliki empat armada tangki air, sementara kebutuhan ideal mencapai delapan unit untuk melayani warga terdampak.
Kepala BPBD Maros, Towadeng, mengatakan jumlah wilayah terdampak tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan 2025.
Pada tahun sebelumnya, kekeringan terjadi di delapan kecamatan, sedangkan tahun ini cakupannya diperkirakan bertambah menjadi 10 kecamatan.
Sepuluh wilayah yang masuk dalam prediksi terdampak yakni Turikale, Marusu, Mandai, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang, Bontoa, Lau, dan Maros Baru.
Dari wilayah tersebut, tiga kecamatan menjadi prioritas penanganan karena mengalami kondisi paling serius, yakni Bontoa, Lau, dan Maros Baru.
BPBD Maros mencatat sekitar 92 ribu warga mulai merasakan dampak sulitnya mendapatkan air bersih akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau.
Kecamatan Bontoa menjadi salah satu wilayah dengan kondisi paling parah. Dari tujuh desa dan kelurahan yang ada, sekitar 90 persen wilayahnya telah terdampak kekeringan.
“Di kecamatan ini ada sekitar 32 ribu jiwa dan memang mereka sudah sangat membutuhkan air bersih,” ujar Towadeng, Minggu (12/7/2026).
Menurut Towadeng, sejumlah wilayah di Maros memang memiliki kerentanan terhadap krisis air bersih ketika tidak mengalami hujan selama satu bulan.
Warga biasanya memenuhi kebutuhan air dengan membeli secara mandiri atau mengandalkan bantuan pemerintah.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Maros telah menyiapkan jadwal distribusi air bersih yang akan dimulai pada pekan ketiga hingga pekan keempat Juli. Penyaluran awal akan difokuskan ke Kecamatan Bontoa, Lau, dan Maros Baru.
Namun, upaya distribusi masih menghadapi kendala keterbatasan armada. Dengan hanya empat mobil tangki yang tersedia, BPBD Maros membutuhkan tambahan kendaraan agar bantuan air bersih dapat disalurkan lebih cepat dan merata.
“Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pompengan untuk meminta bantuan armada air bersih,” kata Towadeng.
