SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat langkah transformasi digital di sektor keuangan daerah.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai solusi modern untuk mendukung efisiensi transaksi pemerintahan di lingkup OPD.
Hal tersebut disampaikan Andi Akmal saat menghadiri kegiatan penawaran KKI bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bone yang berlangsung di ruang pertemuan Ta Sugi Cafe & Resto, Jalan Jenderal Sudirman, Watampone, Senin (25/5/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Setda Bone, Staf Ahli Bupati, Kepala Bapenda Bone, Kabag Kerjasama Setda Bone, serta Pimpinan Bank Sulselbar Wilayah Bone Muh. Anas bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Wabup Bone menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah merupakan bagian dari agenda nasional yang terus didorong pemerintah pusat.
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui KKI akan membawa banyak manfaat, terutama dalam mendukung kebutuhan operasional pemerintahan secara lebih praktis dan transparan.
“Pemerintah pusat memang mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini sangat baik karena dapat digunakan untuk operasional kantor maupun perjalanan dinas dengan sistem yang lebih praktis, cepat, dan transparan,” ujar Andi Akmal.
Ia menilai, penggunaan KKI dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan operasional yang bersifat mendesak, tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah.
“Kadang ada kegiatan yang harus segera berjalan sementara proses pencairan anggaran masih berproses. Nah, kartu kredit ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan operasional tertentu selama tetap sesuai regulasi,” jelasnya.
Tak hanya mendorong digitalisasi, Andi Akmal juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat dukungan terhadap Bank Sulselbar sebagai bank daerah milik bersama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Menurutnya, penguatan Bank Sulselbar memiliki dampak langsung terhadap daerah karena berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah hingga kontribusi dividen bagi pendapatan daerah.
“Kita harus satu suara dalam mendukung dan membesarkan Bank Sulselbar. Karena di sana ada kepentingan daerah, ada penyertaan modal pemerintah, dan ada dividen yang kembali untuk daerah. Jadi ini menjadi kepentingan bersama,” katanya.
Andi Akmal juga mengungkapkan bahwa komitmen Pemkab Bone dalam memperkuat bank daerah sudah dilakukan sejak lama, termasuk saat dirinya masih berada di Komisi C DPRD yang membidangi sektor keuangan.
Di akhir sambutannya, Wabup Bone meminta agar segera disusun pedoman teknis penggunaan KKI agar implementasinya di seluruh OPD dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta akuntabel.
“Nanti perlu dirumuskan pedoman dasarnya, apa saja yang bisa menggunakan kartu kredit ini supaya jelas dan terukur. Harapan kita ke depan seluruh OPD bisa memanfaatkan sistem ini untuk mendukung percepatan layanan pemerintahan,” tutupnya. (kar)
