Overview
-
Pemprov Sulsel menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel usai menerima LHP BPK Semester II 2025.
-
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh seluruh OPD.
-
Evaluasi BPK mencakup sektor strategis, mulai dari lingkungan hidup hingga transformasi digital perbankan, untuk mendorong pembangunan berkelanjutan
SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.
Penegasan ini disampaikan seiring diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, hadir langsung dalam agenda serah terima LHP yang digelar di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran BPK RI.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah.
Ia menilai LHP yang diserahkan adalah evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
“LHP yang diserahkan hari ini merupakan evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” ujar Fatmawati Rusdi.
Sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
LHP BPK Semester II Tahun Anggaran 2025 sendiri mencakup lima sektor strategis pembangunan Sulawesi Selatan, yakni lingkungan hidup dan pertambangan, ketahanan pangan, optimalisasi pendapatan daerah, akuntabilitas belanja, serta transformasi digital perbankan.
Pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan, Fatmawati menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang tidak boleh mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang,” katanya
Sementara pada sektor ketahanan pangan, ia menyoroti peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Rekomendasi BPK, menurutnya, akan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan petani.
Optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi perhatian, khususnya melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang patuh aturan, serta penguatan kemandirian fiskal lewat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Di sisi belanja daerah, Fatmawati menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efesien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga memberi perhatian pada transformasi digital perbankan di Bank Sulselbar guna mendukung sistem keuangan daerah yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati turut mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota serta Bank Sulselbar yang menerima hasil evaluasi BPK RI.
Ia menginstruksikan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan rencana aksi yang konkret dan terukur.
“Kita memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pemprov Sulsel, kata Fatmawati, siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
