SulawesiPos.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan agar narasi politik yang tendensius dan bernuansa anti-pemerintah tidak berkembang liar di ruang publik.
Menurutnya, narasi yang tidak utuh atau multitafsir berpotensi menimbulkan kegaduhan politik serta mengganggu stabilitas nasional.
“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” kata Idrus di Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Sorotan publik menguat setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyinggung kondisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, pernyataan Saiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden juga turut memicu perdebatan luas, meskipun yang bersangkutan telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks.
Tekankan Etika Komunikasi Politik
Idrus menilai persoalan ini tidak sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik, khususnya bagi tokoh publik dan intelektual.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
Lebih lanjut, Idrus menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam pergantian kekuasaan, termasuk proses pemakzulan presiden.
Menurutnya, proses tersebut tidak dapat dibangun hanya dari opini atau spekulasi publik.
“Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” ujarnya.
Risiko Polarisasi dan Disinformasi
Idrus juga menyoroti fenomena komunikasi publik saat ini, di mana informasi yang dipotong atau disampaikan secara provokatif dapat membentuk persepsi yang bias.
Ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
“Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna. Di situlah awal dari disinformasi. Maka kehati-hatian adalah keharusan,” katanya.
Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Idrus menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ruang publik yang sehat.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap kritis namun objektif, tanpa terjebak pada emosi dan prasangka.
“Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap, dan tanggung jawab,” pungkasnya.
