SulawesiPos.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Desakan tersebut muncul setelah Pusat Polisi Militer TNI mengungkap bahwa empat pelaku merupakan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
“Kami mengapresiasi pengungkapan pelaku, namun penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang. Keadilan substantif hanya bisa tercapai jika pusat kendalinya terbongkar,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).
Mafirion mengapresiasi langkah TNI yang dinilai terbuka dalam mengungkap keterlibatan anggotanya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengungkapan pelaku lapangan tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan.
Menurutnya, tanpa membongkar siapa pihak yang memberi perintah serta motif di balik serangan, penegakan hukum hanya menyentuh permukaan kasus.
Jadi Alarm Bahaya Demokrasi
Politisi Fraksi PKB itu menilai keterlibatan oknum intelijen negara dalam kasus kekerasan terhadap aktivis HAM merupakan sinyal bahaya bagi demokrasi.
Ia mencurigai adanya pola intimidasi yang terorganisir untuk membungkam kerja-kerja advokasi kemanusiaan.
“Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi terstruktur terhadap aktivis? Negara tidak boleh kalah oleh praktik teror yang mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.
Peringatan Soal Kepercayaan Publik
Mafirion mengingatkan, kegagalan mengungkap dalang di balik kasus ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap negara.
Ia juga mendorong agar pelaku dihukum seberat-beratnya untuk memberikan efek jera dan melindungi ruang demokrasi.
“Sudah saatnya negara menunjukkan keberanian, bukan sekadar prosedur. Aparat wajib menelusuri siapa yang memerintah, membiayai, dan diuntungkan. Jika gagal mengungkap dalangnya, maka publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan? Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan,” pungkas Mafirion.
