SulawesiPos.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penjelasan secara terbuka terkait penetapan status kesiagaan yang disebut meningkat di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Puan, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara jelas kepada publik agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan tersebut.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui awak media di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan menyebut DPR melalui Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan meminta penjelasan langsung kepada TNI mengenai latar belakang kebijakan tersebut.
Ia menilai peningkatan status kesiagaan harus disertai penjelasan mengenai urgensi serta pertimbangan strategis yang mendasarinya.
Menurutnya, aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global.
“Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” katanya.
Puan menegaskan bahwa penjelasan dari TNI penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi keamanan nasional serta langkah-langkah antisipasi yang diambil pemerintah.
“Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia juga menilai transparansi informasi dalam isu strategis seperti keamanan nasional diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
berdampak terhadap kepentingan nasional, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah yang belakangan kembali meningkat.
Melalui fungsi pengawasan di Komisi I, DPR memastikan setiap langkah yang diambil oleh aparat negara tetap berada dalam kerangka kebijakan yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
