SulawesiPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kolaborasi dengan Ombudsman RI guna mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan strategis ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya pada Rabu (7/10).
BGN menyatakan siap mengakomodasi seluruh catatan pengawasan yang telah dihimpun dari berbagai provinsi di Indonesia. Keterbukaan ini diklaim sebagai langkah cepat pemerintah untuk memastikan tata kelola program berjalan secara lebih maksimal.
Sehari sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher telah mendatangi langsung markas BGN pada Selasa (6/10). Pertemuan krusial tersebut difokuskan pada sinkronisasi temuan lapangan dengan kebijakan operasional penyaluran makanan ke depan.
Pengaduan dan laporan riil dari masyarakat dinilai menjadi amunisi utama Ombudsman dalam menyusun rancangan rekomendasi. Menurut rencana, hasil evaluasi menyeluruh ini akan dituangkan ke dalam format policy brief untuk diserahkan kepada BGN.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya potensi hambatan teknis maupun administratif di tingkat daerah. Institusi negara tersebut berkomitmen untuk menjadikan temuan faktual sebagai landasan perbaikan sistem yang cepat dan terarah.
Pihak Ombudsman memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan telah merepresentasikan kondisi nasional secara utuh. “Kami sudah menemukan temuan-temuan dari 34 provinsi yang masuk,” ucap Nuzran menjelaskan progres timnya.
Ia menjamin proses penyerahan rekomendasi tersebut akan dilakukan sesegera mungkin demi percepatan perbaikan program. “Dalam waktu dekat kami akan memberikan policy brief untuk pelaksanaan tata kelola MBG dan kita akan bergandeng tangan,” terangnya.
Momentum evaluasi ini ditargetkan mampu mendongkrak standar kualitas pelayanan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat. “Ke depan kita pastikan bahwa program MBG ini terus ada perbaikan,” pungkas Nuzran Joher. (*)
