SulawesiPos.com — Pakar dan dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Patrice Lumumba, M.A., menilai penyelesaian konflik Yaman perlu memadukan pemahaman terhadap kekuatan lokal Houthi, rekonsiliasi masyarakat, dan diplomasi yang melibatkan pihak-pihak bertikai, sebagaimana disampaikan ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 6 Oktober 2026, menyusul klaim pasukan pemerintah Yaman mengenai perebutan kembali Mocha dan sejumlah posisi strategis di dekat Selat Bab el-Mandeb melalui operasi darat dengan dukungan udara Arab Saudi.
Patrice menyoroti bahwa kemampuan Houthi bertahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan luar negeri kelompok tersebut, tetapi juga dipengaruhi keyakinan ideologis, penguasaan medan dataran tinggi, kemampuan mengembangkan persenjataan, dan keluwesan jalur pasokan.
“Iman dan keyakinan yang bersumber dari ajaran agama Islam,” kata Patrice, menjelaskan salah satu unsur yang menurutnya menjadi spirit perjuangan kelompok tersebut.
Ia menempatkan faktor keyakinan itu sebagai bagian dari penjelasan mengenai daya tahan sebuah gerakan, bersama kondisi geografis dan kemampuan militernya.
Dalam pandangannya, memahami unsur-unsur tersebut diperlukan agar penyelesaian konflik tidak semata-mata bertumpu pada perkiraan bahwa tekanan militer akan segera mengakhiri perlawanan.
Analisis itu mengemuka ketika pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengumumkan kemajuan pasukan di pesisir barat, sementara laporan dari sekitar Taiz menunjukkan pertempuran dan tekanan terhadap jalur pasokan masih berlangsung.
Al Jazeera dalam pemberitaan 5 Oktober 2026 melaporkan klaim militer pemerintah mengenai perebutan kembali kota pelabuhan Mocha dan posisi dekat Bab el-Mandeb, tetapi menegaskan bahwa hasil pertempuran belum dapat diverifikasi secara independen.
Reuters dalam laporan 5 Oktober 2026 juga menyebut pengumuman kemajuan pasukan pemerintah di pesisir, sembari menyatakan belum dapat memastikan secara independen luas wilayah yang berhasil direbut.
Dengan demikian, pengumuman keberhasilan militer tersebut masih harus dibedakan dari kepastian mengenai penguasaan wilayah, berhentinya pertempuran, dan pulihnya keamanan warga.
Kekuatan Lokal dan Batas Penjelasan tentang Iran
Patrice menilai dataran tinggi yang menjadi basis Houthi memberikan keuntungan geografis bagi kelompok tersebut dalam menghadapi lawan.
Secara analitis, medan pegunungan dapat membatasi pergerakan kendaraan, mempersulit pengawasan, dan meningkatkan beban logistik pasukan penyerang, meskipun keuntungan itu tidak menjamin suatu kelompok selalu mampu mempertahankan wilayahnya.
Ia juga menyoroti perkembangan kemampuan Houthi dalam membangun persenjataan sebagai faktor yang memengaruhi ketahanan militernya.
“Jika sebelumnya Houthi mengimpor senjata siap pakai dari Iran, kini sebagian besar persenjataannya dapat dibangun sendiri,” ujar Patrice.
Pernyataan mengenai proporsi “sebagian besar” tersebut merupakan penilaian Patrice, karena sumber yang tersedia belum memberikan ukuran terverifikasi mengenai persentase persenjataan Houthi yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.
Namun, kajian The Century Foundation yang diterbitkan pada Februari 2026 menjelaskan bahwa Houthi merakit dan memproduksi senjata secara lokal menggunakan bahan baku, komponen, serta peralatan yang diperoleh dari Iran maupun jaringan pengadaan regional dan global mereka sendiri.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa produksi lokal dan dukungan eksternal dapat berjalan bersamaan, sehingga kemampuan merakit senjata di Yaman tidak otomatis berarti seluruh teknologi dan komponennya berasal dari dalam negeri.
Patrice mengingatkan bahwa hubungan Houthi dengan Iran juga tidak cukup untuk menjelaskan seluruh identitas dan keputusan kelompok tersebut.
“Dalam beberapa hal tertentu tidak selalu bersangkut-paut dengan Iran, akan tetapi eksis dengan identitas dan kemampuan sendiri,” katanya.
Pandangan itu menekankan pentingnya membaca Houthi sebagai aktor Yaman yang mempunyai akar sosial dan agenda lokal, tanpa mengabaikan hubungan serta dukungan dari luar negeri.
Secara historis, gerakan tersebut tumbuh dari lingkungan kebangkitan keagamaan Zaidiyah di Yaman utara, sedangkan sebutan Houthi berkaitan dengan keluarga al-Houthi dan terutama peran Hussein Badreddin al-Houthi dalam perkembangan awalnya.
Abdul-Malik al-Houthi kemudian memimpin gerakan tersebut setelah Hussein tewas pada 2004, sementara nama Ansarullah secara harfiah berarti “para penolong Allah” atau “pendukung Allah”.
Penjelasan tentang asal-usul dan daya tahan kelompok itu tidak dengan sendirinya membenarkan tindakan militernya, sebagaimana pengakuan internasional terhadap pemerintah Yaman tidak membebaskan pasukannya dari kewajiban melindungi warga sipil.
Hukum humaniter internasional melindungi orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan membatasi cara berperang, terlepas dari alasan yang digunakan pihak-pihak untuk memasuki konflik.
Gerbang Perdagangan Dunia, Pertempuran di Banyak Front
Bab el-Mandeb menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi bagian penting jalur pelayaran antara Laut Mediterania melalui Terusan Suez dan Samudra Hindia.
Posisi tersebut membuat perebutan kawasan di sekitarnya mempunyai dampak yang melampaui Yaman, karena gangguan pelayaran dapat memengaruhi pengiriman energi, perdagangan, biaya angkutan, dan asuransi kapal.
Menteri Informasi Yaman, Moammar al-Eryani, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan pemerintah bergerak di sepanjang pesisir dengan dukungan udara Saudi untuk merebut posisi di Dhubab, termasuk sebuah landasan udara.
Namun, sumber pemerintah lainnya menyebut pertempuran masih berlangsung di dekat selat, sedangkan Houthi membantah laporan kemajuan lawannya.
Militer pemerintah menyatakan Pasukan Perisai Tanah Air dan Brigade Raksasa terlibat dalam operasi untuk menyerang posisi Houthi serta memutus jalur suplai menuju Bab el-Mandeb.
Juru bicara koalisi pimpinan Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, mengumumkan pengerahan sekitar 100 pesawat tempur untuk mendukung operasi pasukan Yaman.
Sementara itu, Euronews Persia dalam pemberitaan 5 Oktober 2026 mengutip klaim Houthi mengenai 106 serangan udara dan rudal Saudi dalam 24 jam, serta pernyataan pasukan pendukung pemerintah mengenai 1.122 serangan dengan beragam jenis senjata di beberapa front.
Angka-angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung karena kategori serangan, cakupan wilayah, dan dasar penghitungannya tidak dijelaskan secara seragam.
Di sekitar Taiz, sejumlah sumber militer pemerintah melaporkan kemajuan Houthi yang mengancam akses pasukan, tetapi sumber pemerintah lainnya membantah bahwa kota tersebut telah terkepung.
Perbedaan keterangan itu memperlihatkan bahwa kemajuan di satu front dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan di front lain, sehingga perubahan penguasaan pesisir belum cukup untuk menentukan arah akhir perang.
Kerusakan jalur Taiz–Aden juga menambah kekhawatiran mengenai distribusi pangan, pergerakan warga, dan akses menuju fasilitas kesehatan.
Bagi penduduk, terputusnya jalan dapat berarti perjalanan pengobatan menjadi lebih panjang, ongkos kebutuhan meningkat, dan keluarga semakin sulit mencari tempat aman.
Rekonsiliasi Memerlukan Amnesti dan Perlindungan Korban
Patrice mengusulkan amnesti sebagai salah satu jalan untuk mengurangi permusuhan dan membuka kembali ruang integrasi masyarakat Yaman.
“Sebagai solusi untuk mereduksi konflik antara pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan Houthi dapat dilakukan melalui dekrit amnesti umum,” katanya.
Ia mengaitkan gagasan pengampunan tersebut dengan kebutuhan menyatukan kembali masyarakat yang terpecah akibat konflik berkepanjangan.
Secara analitis, amnesti dapat membantu mengurangi ketakutan terhadap pembalasan bagi orang yang meninggalkan pertempuran, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesepakatan politik, jaminan keamanan, dan mekanisme pelaksanaan yang dipercaya.
Gagasan itu juga memerlukan batas hukum yang jelas agar rekonsiliasi tidak menghapus hak korban atas keadilan.
Komite Internasional Palang Merah atau ICRC menjelaskan bahwa hukum humaniter mendorong pemberian amnesti seluas mungkin pada akhir konflik bersenjata noninternasional, tetapi mengecualikan orang yang diduga, didakwa, atau dijatuhi hukuman atas kejahatan perang.
Karena itu, pengampunan terkait keterlibatan dalam konflik perlu dibedakan dari penghapusan pertanggungjawaban atas pembunuhan warga sipil, penyiksaan, dan kejahatan perang lainnya.
Dalam pengembangan gagasan rekonsiliasi tersebut, pembebasan tahanan yang memenuhi ketentuan hukum, pemulihan dokumen sipil, pengembalian warga ke tempat tinggal, serta pemulihan layanan dasar dapat menjadi bagian dari agenda perundingan.
Keterlibatan masyarakat sipil, perempuan, kelompok lokal, dan penyintas juga diperlukan agar perdamaian menjawab kebutuhan penduduk yang menanggung akibat perang.
Pengalaman gencatan senjata Yaman pada 2022 menunjukkan bahwa langkah praktis dapat memberikan manfaat langsung melalui berkurangnya kekerasan, bertambahnya pasokan bahan bakar, dan dibukanya kembali penerbangan komersial dari Sanaa.
Catatan utusan khusus PBB menjelaskan bahwa gencatan senjata formal tersebut berakhir pada 2 Oktober 2022 tanpa kesepakatan perpanjangan, meskipun setelah itu tidak segera terjadi kembalinya perang berskala penuh.
Pembedaan tersebut penting agar periode penurunan pertempuran setelah 2022 tidak disamakan dengan keberadaan kesepakatan gencatan senjata formal yang terus berlaku.
Indonesia Didorong Membuka Ruang Diplomasi
Patrice menilai Indonesia dapat berkontribusi dengan membangun komunikasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik melalui berbagai saluran diplomatik.
“Peran yang dapat dimainkan oleh RI adalah secara proaktif melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pihak yang berkonflik, baik secara bilateral, trilateral, maupun melalui organisasi regional di Timur Tengah, seperti OKI,” ujarnya.
Organisasi Kerja Sama Islam merupakan organisasi antarpemerintah lintas kawasan yang dapat menjadi salah satu forum untuk menggalang dukungan politik dan kemanusiaan bagi penyelesaian konflik Yaman.
Usulan Patrice dapat dikembangkan menjadi pendekatan bertahap yang berfokus pada akses bantuan, perlindungan warga, komunikasi antarpihak, dan dukungan terhadap proses perdamaian yang dipimpin masyarakat Yaman.
Peran tersebut memerlukan penerimaan pihak-pihak terkait serta koordinasi dengan upaya mediasi yang sudah berjalan, sehingga keterlibatan Indonesia dapat menambah ruang dialog.
PBB sendiri menegaskan bahwa proses politik yang inklusif, dimiliki masyarakat Yaman, dan berlangsung di bawah fasilitasi PBB merupakan jalan menuju perdamaian berkelanjutan.
Sementara itu, pertemuan pejabat Saudi, Pakistan, dan Türkiye di Riyadh pada 5 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perkembangan Yaman turut menjadi perhatian diplomasi keamanan kawasan.
Reuters pada 4 Oktober 2026 melaporkan bahwa Pakistan menyebut usulan dialog politik dengan Houthi sebagai salah satu hal yang akan dibicarakan setelah adanya pendekatan dari Iran.
Bagi Patrice, kontribusi Indonesia terhadap penyelesaian konflik mempunyai dasar dalam tanggung jawab negara untuk mendukung perdamaian dunia.
“Hal ini sebagai amanah dari konstitusi untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia,” katanya.
Di tengah klaim penguasaan pelabuhan, serangan udara, dan pergerakan pasukan di pegunungan, kebutuhan paling mendesak masyarakat Yaman tetap berupa jalan yang aman, makanan yang terjangkau, serta layanan kesehatan yang dapat diakses.
Keberhasilan diplomasi pada akhirnya akan terasa ketika keluarga dapat kembali berkumpul, pasien mencapai rumah sakit, dan anak-anak menjalani kehidupan tanpa terus menunggu datangnya serangan.
