SulawesiPos.com – Pemerintah Amerika Serikat melalui program Rewards for Justice, Departemen Luar Negeri AS, menawarkan hadiah hingga US$10 juta bagi informasi yang dapat membantu mengidentifikasi atau menemukan Amir Yaryab, pejabat senior Komando Siber-Elektronik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC-CEC).
Tawaran tersebut muncul di tengah tuduhan Washington bahwa jaringan yang berada di bawah pengawasan Amir Yaryab terlibat dalam operasi siber terhadap infrastruktur kritis Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.
Berita yang dipublikasikan pada awal September 2026 itu bersumber dari pengumuman resmi Rewards for Justice, Departemen Luar Negeri AS, serta diperkuat laporan The Record from Recorded Future News, dan sejumlah kajian keamanan siber yang membahas peningkatan ancaman terhadap infrastruktur sipil dan industri Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Yaryab merupakan pejabat senior IRGC-CEC yang memimpin Cyber Operations Command serta mengarahkan beberapa komponen siber yang menurut Washington menjalankan operasi ofensif terhadap sasaran strategis.
Rewards for Justice menjelaskan, tawaran hadiah tersebut berada dalam kerangka hukum AS yang memungkinkan pemberian imbalan bagi informasi mengenai individu yang bertindak atas arahan atau kendali pemerintah asing dan terlibat dalam aktivitas siber berbahaya terhadap infrastruktur kritis Amerika Serikat dengan dugaan pelanggaran Computer Fraud and Abuse Act.
Washington menuduh Yaryab mengarahkan unit Shahid Hemmat dan Shahid Shushtari, serta mengawasi operasi kelompok atau entitas lain yang berafiliasi dengan IRGC-CEC seperti CyberAv3ngers, Dadeh Afzar Arman (DAA), dan Mehrsam Andisheh Saz Nik (MASN).
Menurut pemerintah AS, jaringan tersebut telah menargetkan sektor pertahanan, media, pelayaran, hotel dan penerbangan, energi, keuangan, serta telekomunikasi di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah dengan menggunakan operasi siber dan perangkat lunak berbahaya.
Namun, tuduhan terhadap Yaryab tetap merupakan posisi resmi pemerintah Amerika Serikat dan tidak dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan ataupun pembuktian hukum independen atas semua aktivitas yang dikaitkan dengannya.
Adi Suryadi Culla: Perang Kini Bergerak dari Real Space ke Cyber Space
Jurnalis SulawesiPos.com menghubungi Dr. H. Adi Suryadi Culla, M.A., dosen senior Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, pada Sabtu (5/9/2026), untuk menelaah makna strategis langkah Washington tersebut dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer.
Menurut Adi, persoalan paling penting dari kasus Amir Yaryab bukan sekadar besarnya hadiah yang diumumkan Washington, tetapi perubahan mendasar pada struktur ancaman keamanan internasional akibat transformasi teknologi digital.
“Saat ini ancaman siber merupakan suatu realitas yang tidak terelakkan dalam politik internasional karena aktivitas politik global telah mengalami transformasi dari ruang nyata atau real space menuju ruang maya atau cyber space, termasuk dalam bentuk peperangan,” kata Adi.
Ia menilai perkembangan tersebut telah mengubah pengertian tradisional tentang kekuatan negara karena kemampuan militer tidak lagi hanya dihitung dari jumlah pesawat tempur, kapal perang, rudal, ataupun pasukan, melainkan juga kemampuan menyerang dan mempertahankan jaringan digital strategis.
“Persepsi keamanan kini berubah dari peperangan secara fisik menjadi peperangan melalui dunia maya, dan inilah salah satu perkembangan yang mencemaskan bagi keamanan internasional karena pada dasarnya tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan keamanan global ketika sistem air, energi, transportasi, komunikasi, rumah sakit, perbankan, hingga instalasi industri semakin bergantung pada jaringan komputer sehingga sebuah serangan digital berpotensi menghasilkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Iran Tak Bisa Lagi Dipandang Hanya dari Kekuatan Konvensional
Adi melihat pengumuman hadiah US$10 juta oleh Washington sebagai indikator bahwa kapabilitas siber Iran telah memperoleh perhatian serius dalam perhitungan keamanan Amerika Serikat.
“Amerika tampak sangat serius menghadapi kemampuan Iran karena kapabilitas negara itu tidak hanya berada pada persenjataan konvensional, tetapi juga berkembang pada kemampuan siber, sehingga Iran tidak bisa lagi dipandang remeh dalam kalkulasi kekuatan modern,” katanya.
Ia menilai langkah Rewards for Justice menggambarkan tingginya perhatian Washington terhadap orang-orang yang dinilai memiliki posisi strategis dalam struktur komando operasi siber Iran.
“Hadiah hingga US$10 juta untuk memperoleh informasi mengenai Amir Yaryab menunjukkan bahwa posisi dan jaringan yang dikaitkan dengannya dipandang sangat penting oleh Amerika Serikat,” ujar Adi.
Keseriusan itu memperoleh konteks tambahan dari rangkaian serangan terhadap sistem air Amerika Serikat yang dilaporkan sepanjang pertengahan 2026, meskipun atribusi negara atas seluruh insiden tersebut masih harus diperlakukan secara hati-hati.
CSIS pada 14 Agustus 2026 melaporkan bahwa serangkaian serangan terhadap sektor air telah berdampak pada sedikitnya 100 pemerintah kota di 12 negara bagian, sementara pemerintah AS pada saat itu belum secara resmi mengatribusikan keseluruhan kampanye tersebut kepada Iran.
Analisis lanjutan CSIS pada 18 Agustus menyebut lebih dari 30 sistem air di Minnesota termasuk di antara fasilitas yang menjadi sasaran, sementara CyberAv3ngers mengklaim bertanggung jawab atas beberapa serangan dan secara terbuka menyampaikan pesan agar Amerika Serikat “mundur”.
Meski demikian, para peneliti keamanan menekankan bahwa klaim kelompok peretas tidak otomatis menjadi bukti keterlibatan langsung suatu pemerintah karena atribusi serangan siber membutuhkan pemeriksaan terhadap malware, infrastruktur komando, pola operasi, data forensik, serta sumber intelijen lain.
Cyber War dan Pergeseran Isu Keamanan Internasional
Menurut Adi, perkembangan hubungan AS–Iran memperlihatkan pergeseran keamanan global dari ancaman tradisional menuju ancaman nontradisional yang batasnya semakin sulit dipisahkan.
“Konstelasi hubungan internasional telah bergeser dari perang fisik menuju perang digital atau cyber war, sehingga pencurian data, peretasan sistem intelijen, pembobolan komunikasi negara ataupun gangguan terhadap infrastruktur strategis dapat menjadi instrumen untuk mencapai kepentingan nasional,” katanya.
Dalam perspektif hubungan internasional, perang siber mempunyai karakter yang berbeda dari peperangan konvensional karena penyerang dapat beroperasi lintas wilayah tanpa harus mengirim pasukan melewati batas negara.
Seorang aktor siber bahkan dapat menggunakan komputer, server, infrastruktur digital, ataupun kelompok perantara yang berada di negara ketiga sehingga persoalan menentukan siapa pelaku sesungguhnya menjadi salah satu tantangan terbesar dalam diplomasi dan hukum internasional.
Karakter itu menjadikan dunia maya sebagai wilayah strategis baru yang berdampingan dengan darat, laut, udara, dan ruang angkasa dalam kompetisi kekuatan antarnegara.
Security Dilemma: Serangan dan Pertahanan Bisa Saling Memicu
Adi juga membaca ketegangan tersebut melalui konsep security dilemma, yakni keadaan ketika upaya sebuah negara meningkatkan keamanannya justru dipandang negara lain sebagai ancaman sehingga menghasilkan respons balasan dan perlombaan kemampuan pertahanan.
“Dalam logika security dilemma, ketika satu negara meningkatkan kemampuan ofensif ataupun defensifnya, pihak lain akan terdorong melakukan perimbangan karena tidak mempunyai kepastian mengenai maksud strategis lawannya,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, kemampuan siber dapat menciptakan dilema yang bahkan lebih rumit dibanding senjata konvensional karena sebuah perangkat yang dibuat untuk pertahanan, pengawasan, penetrasi intelijen, atau pengujian keamanan dapat pula dimanfaatkan sebagai alat ofensif.
Adi menilai setiap negara pada prinsipnya memiliki hak mempertahankan keamanan nasionalnya, tetapi hak tersebut tetap harus dibatasi oleh hukum internasional, perlindungan terhadap warga sipil dan prinsip proporsionalitas agar kompetisi teknologi tidak berubah menjadi ancaman terhadap kemanusiaan.
“Masalahnya bukan semata siapa yang memiliki kemampuan siber lebih besar, tetapi bagaimana kemampuan itu digunakan, karena ketika infrastruktur sipil seperti air, rumah sakit, listrik, atau transportasi menjadi sasaran, persoalannya sudah menyentuh keselamatan manusia,” ujarnya.
Pembedaan antara sasaran militer dan sipil menjadi semakin penting sebab serangan terhadap sistem digital sebuah fasilitas publik dapat berakibat pada penghentian layanan penting tanpa satu pun tembakan dilepaskan.
CyberAv3ngers dan Pelajaran dari Infrastruktur Air
Ancaman tersebut telah terlihat sebelumnya ketika otoritas keamanan AS mengaitkan CyberAv3ngers dengan serangan terhadap perangkat programmable logic controller atau PLC yang digunakan dalam fasilitas air dan sektor infrastruktur lainnya.
CISA, FBI, NSA, EPA, dan sejumlah lembaga mitra pada pembaruan advisori mereka menjelaskan bahwa pelaku yang dikaitkan dengan IRGC pernah mengeksploitasi perangkat Unitronics yang terhubung ke internet dan menggunakan kata sandi bawaan atau bahkan tidak memiliki perlindungan kata sandi.
Dalam gelombang serangan antara November 2023 dan Januari 2024, setidaknya 75 perangkat di Amerika Serikat disebut berhasil dikompromikan, termasuk setidaknya 34 perangkat pada sektor air dan air limbah.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa perang siber tidak selalu membutuhkan teknologi supercanggih karena kelemahan sederhana seperti penggunaan kata sandi bawaan, sistem lama yang tidak diperbarui, dan perangkat industri yang terhubung langsung ke internet dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang.
Dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, fenomena itu memperkuat kebutuhan menggabungkan studi hubungan internasional, teknik informatika, keamanan nasional, hukum internasional, psikologi massa dan kebijakan publik karena perang digital tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis komputer.
Perang Siber Juga Perang Persepsi
Adi menilai dimensi lain yang tidak kalah penting adalah perang persepsi karena operasi siber dapat dirancang bukan semata untuk menghancurkan sistem, tetapi untuk menciptakan rasa takut, ketidakpastian dan kesan bahwa pemerintah tidak mampu melindungi masyarakatnya.
Analisis CSIS pada Agustus 2026 juga menilai sebagian operasi yang dikaitkan dengan aktor Iran berpotensi diarahkan untuk menghasilkan dampak psikologis melalui amplifikasi di media dan jaringan sosial, bahkan ketika dampak teknis sebuah serangan lebih terbatas daripada klaim pelakunya.
Karena itu, negara modern harus membangun bukan hanya pertahanan teknis, tetapi juga ketahanan sosial agar masyarakat tidak mudah menjadi korban disinformasi dan kepanikan ketika insiden siber terjadi.
Hadiah US$10 Juta dan Tahap Baru Rivalitas
Adi memperkirakan penawaran hadiah terhadap Amir Yaryab dapat dibaca sebagai salah satu tanda bahwa persaingan AS–Iran tidak hanya berlangsung pada arena militer dan diplomasi, tetapi semakin kuat memasuki ruang intelijen dan digital.
“Pengumuman hadiah US$10 juta itu dapat menjadi isyarat bahwa konflik kedua negara masih akan berlangsung dalam jangka panjang, terutama apabila mobilisasi dan aksi saling menyerang melalui ruang digital terus meningkat,” katanya.
Namun ia menekankan bahwa eskalasi teknologi seharusnya tidak membawa masyarakat internasional kepada normalisasi perang siber tanpa aturan karena ketergantungan manusia terhadap sistem digital justru membuat perlindungan terhadap infrastruktur sipil semakin mendesak.
Dalam konteks tersebut, penguatan norma internasional, komunikasi antarpemerintah, mekanisme deeskalasi, perlindungan infrastruktur sipil serta pembangunan kapasitas keamanan siber menjadi penting agar dunia digital tidak berubah menjadi ruang konflik tanpa batas.
Kasus Amir Yaryab pada akhirnya menunjukkan bahwa kekuasaan pada abad ke-21 tidak lagi semata ditentukan siapa yang mempunyai rudal paling banyak, tetapi juga siapa yang mampu melindungi data, jaringan komunikasi, pembangkit energi, sistem air, dan infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat.
Bagi Adi, tantangan terbesar umat manusia bukan menghentikan perkembangan teknologi, melainkan memastikan teknologi tetap berada di bawah kendali etika, hukum dan kepentingan perdamaian.
“Perang siber merupakan kenyataan baru politik internasional, tetapi kemajuan teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat keamanan dan peradaban manusia, bukan menjadikan kehidupan sipil sebagai medan perang baru,” pungkasnya. (Ali)
