SulawesiPos.com – Pakar Hubungan Internasional Aswin Baharuddin, S.IP., M.A., menilai peminjaman permadani Bayeux Tapestry oleh Prancis kepada Inggris merupakan diplomasi budaya yang mengubah memori penaklukan berusia hampir 1.000 tahun menjadi modal kepercayaan politik.
Akan tetapi, keberhasilannya baru dapat diukur melalui perjanjian konkret ketika Presiden Emmanuel Macron, Raja Charles III, dan Perdana Menteri Andy Burnham meninjau karya tersebut di British Museum, London, Rabu (2/9/2026), menjelang pembukaan pameran untuk umum pada 10 September 2026.
“Bayeux Tapestry membuka pintu diplomasi dan menciptakan suasana saling percaya, tetapi ukuran keberhasilannya bukan kemegahan upacara, melainkan apakah Inggris dan Prancis mampu menghasilkan perjanjian yang mengikat, disahkan secara politik, serta diterima masyarakat kedua negara,” kata Aswin saat menganalisis peristiwa tersebut.
Presiden Macron mengatakan Prancis dan Inggris dapat membangun ikatan “sedekat benang-benang” pada mahakarya abad ke-11 itu, sedangkan Raja Charles menyebut peminjamannya sebagai “simbol kepercayaan yang sangat berharga” antara dua negara yang sejarahnya diwarnai peperangan, persaingan, persekutuan, dan pertukaran kebudayaan sebagaimana dilaporan BBC pada 3 September 2026.
Macron, Raja Charles, Ratu Camilla, Burnham, Brigitte Macron, dan Marie-France van Heel melihat secara privat sulaman sepanjang hampir 70 meter yang dibentangkan mendatar dalam lemari kaca dengan pencahayaan terkendali untuk melindungi linen dan benang wolnya.
Kunjungan tersebut menjadi keterlibatan resmi bersama pertama Raja Charles dan Burnham sejak mantan Wali Kota Manchester itu menjadi perdana menteri pada Juli 2026, sekaligus membuka hubungan kerja langsung antara Macron dan pemimpin baru Inggris.
“Peminjaman permadani ini merupakan contoh luar biasa kerja sama Prancis–Inggris,” ujar Burnham sebelum pertemuan, seraya menghubungkan pertukaran budaya itu dengan kebutuhan memperkuat koordinasi ekonomi, pertahanan, migrasi, Ukraina, serta hubungan Inggris dengan Uni Eropa.
Warisan Budaya Menjadi Bahasa Politik
Menurut Aswin, peristiwa tersebut dapat dipahami melalui konsep cultural diplomacy atau diplomasi budaya, yakni pemanfaatan sejarah, kesenian, identitas, pendidikan, dan warisan bersama untuk membangun citra positif, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan ruang komunikasi ketika diplomasi formal menghadapi hambatan.
“Kedua negara menggunakan argumentasi historis dengan menempatkan Bayeux Tapestry sebagai bukti bahwa hubungan Inggris dan Prancis telah terjalin selama hampir seribu tahun, sehingga peninggalan yang semula merekam penaklukan kini ditafsirkan kembali sebagai simbol kedekatan,” jelas Aswin.
Pergeseran makna tersebut penting karena artefak budaya tidak memiliki pesan politik yang sepenuhnya tetap, melainkan dapat diberi penafsiran baru sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks hubungan internasional pada suatu zaman.
Bayeux Tapestry pada awalnya menggambarkan rangkaian peristiwa yang mengantarkan William, Adipati Normandia, menyeberangi Selat Inggris, mengalahkan Raja Harold II dalam Pertempuran Hastings pada 1066, dan naik takhta sebagai William Sang Penakluk.
Karya itu cenderung menyampaikan sudut pandang pemenang Normandia sehingga para sejarawan membacanya bukan sebagai rekaman netral, melainkan sebagai bentuk komunikasi politik yang memadukan kronik sejarah, legitimasi kekuasaan, simbol keagamaan, dan propaganda visual.
“Justru karena permadani itu merekam perang, penggunaannya sebagai simbol persahabatan menunjukkan bahwa memori konflik dapat dikelola kembali menjadi landasan rekonsiliasi, bukan diwariskan terus-menerus sebagai kebencian,” ujar Aswin.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran diplomasi warisan yang mengalihkan penekanan dari “warisan milik saya” menuju “warisan milik kita”, sehingga benda bersejarah menjadi ruang perjumpaan antarmasyarakat dan bukan sekadar lambang kepemilikan nasional.
UNESCO menjelaskan bahwa diplomasi budaya dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kepercayaan, membuka masyarakat terhadap keragaman, dan mendukung kerja sama internasional dalam menghadapi konflik, ketimpangan sosial, disinformasi, serta perubahan iklim. (UNESCO)
Raja Charles menyebut sulaman tersebut sebagai kisah tentang “ambisi dan ketidakpastian, sumpah dan perjalanan, kapal, dewan, raja, komet, serta berbagai konsekuensi”, tetapi menegaskan bahwa isinya bukan hanya cerita Inggris atau Normandia karena karya itu telah menghubungkan masyarakat di kedua sisi Selat Inggris sejak penciptaannya.
Macron kemudian memaknainya sebagai pengingat tentang apa yang dapat dilakukan kedua negara apabila menyatukan kekuatan, sedangkan Burnham berseloroh bahwa sulaman itu memperlihatkan seorang pemimpin dari wilayah utara yang melakukan perjalanan menuju bagian selatan Inggris.
Panggung Baru Inggris Setelah Brexit
Aswin menerangkan bahwa diplomasi permadani itu harus ditempatkan dalam perubahan strategi Inggris setelah Brexit, ketika London kehilangan posisi sebagai anggota lembaga-lembaga Uni Eropa dan kemudian berusaha menggantikan sebagian akses institusionalnya melalui penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara utama Eropa.
“Dalam pola pasca-Brexit yang lebih luas, Inggris mencoba mengganti keanggotaan institusional dengan kemitraan bilateral serta secara proaktif membina hubungan dengan Paris dan Berlin sebagai pengganti kursinya di Brussel,” katanya.
Langkah tersebut dinilai sebagai adaptasi rasional karena Prancis dan Jerman memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, keamanan, dan proses pengambilan keputusan Uni Eropa, sementara Inggris tetap membutuhkan kerja sama Eropa meskipun berada di luar organisasi tersebut.
Namun, menurut Aswin, hubungan bilateral yang hangat tidak dapat sepenuhnya menggantikan mekanisme teknis dan kepastian hukum yang sebelumnya diperoleh Inggris melalui keanggotaan Uni Eropa.
“Hubungan yang baik dapat mengurangi hambatan negosiasi dan memperkecil perbedaan sikap, tetapi tidak dapat menggantikan secara penuh aturan perdagangan, pengaturan mobilitas, penyelarasan regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan proses pengambilan keputusan yang telah dibangun dalam kelembagaan Uni Eropa,” tegasnya.
Inggris dapat mencapai kesepakatan tertentu dengan Prancis mengenai migrasi, pertahanan, kebudayaan, atau pengawasan Selat Inggris, tetapi Paris sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan akses sepihak ke pasar tunggal karena kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum dan negosiasi bersama Uni Eropa.
Keterbatasan itu menjelaskan mengapa keakraban personal antarpemimpin tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pemeriksaan perbatasan, standar barang, perdagangan pertanian, hak penangkapan ikan, mobilitas kaum muda, pertukaran mahasiswa, pengakuan kualifikasi, dan kerja sama industri.
Aswin karena itu menilai peringatan Profesor Politik Eropa King’s College London, Anand Menon, mengenai bahaya “gaya tanpa substansi” patut dipertimbangkan, walaupun garis pemisah sebenarnya bukan sekadar antara simbolisme dan keseriusan, melainkan antara bidang yang kepentingannya telah sejalan dan bidang yang masih diperebutkan.
“Dalam pertahanan dan dukungan terhadap Ukraina, kepentingan Inggris dan Prancis relatif searah sehingga simbolisme budaya memperkuat kerja sama nyata yang telah ada, tetapi dalam isu migrasi dan akses pasar, kepentingan keduanya berbeda serta masing-masing pemimpin dibatasi tekanan politik domestik,” ujar Aswin.
Prancis dan Inggris merupakan negara pemilik senjata nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta kekuatan militer utama Eropa, sehingga koordinasi keduanya memiliki dampak strategis melampaui hubungan bilateral.
Hubungan pertahanan itu juga diperkuat melalui koordinasi Inggris, Prancis, dan Jerman dalam kelompok E3 serta keterlibatan kedua negara dalam koalisi negara-negara pendukung Ukraina.
Sebaliknya, persoalan migrasi melibatkan kepentingan yang lebih rumit karena Inggris menginginkan penurunan penyeberangan perahu kecil, sedangkan Prancis menghadapi tanggung jawab penegakan hukum, keselamatan manusia, jaringan penyelundupan, biaya pengamanan pantai, serta tekanan politik dari masyarakatnya sendiri.
Dalam perkembangan pada 3 September 2026, Macron menyetujui pengiriman tim tambahan beranggotakan 45 polisi ke pantai barat Prancis untuk menghadapi perubahan taktik penyelundup yang menggunakan perahu berukuran lebih besar dan titik keberangkatan semakin jauh dari Calais.
Aswin mengingatkan bahwa pengamanan perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan karena migrasi tidak teratur juga berkaitan dengan perang, kemiskinan, penganiayaan, ketimpangan pembangunan, perubahan iklim, perdagangan manusia, serta tidak tersedianya jalur migrasi yang aman.
“Kerja sama keamanan harus tetap menempatkan keselamatan manusia sebagai prinsip utama karena para migran memang dapat menjadi objek eksploitasi jaringan kriminal, tetapi mereka juga manusia yang memiliki martabat dan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai hukum internasional,” katanya.
Simbol Kuat, Kepastian Politik Masih Rapuh
Aswin menilai posisi Macron turut memengaruhi keberlanjutan kerja sama karena presiden Prancis itu mendekati akhir masa jabatan, sedangkan fragmentasi parlemen dan persaingan menjelang pergantian kepemimpinan dapat membatasi kemampuan pemerintahnya mengikat pengganti pada agenda tertentu.
“Komitmen personal Macron belum tentu secara otomatis menjadi kebijakan penerusnya, sehingga kerja sama perlu dilembagakan melalui perjanjian, anggaran, struktur pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan parlemen agar tidak ikut berakhir ketika kepemimpinan berganti,” ujarnya.
Situasi serupa berlaku bagi Burnham yang masih harus membangun otoritas sebagai perdana menteri baru, mengelola persoalan ekonomi domestik, serta meyakinkan masyarakat bahwa pendekatan terhadap Eropa memberikan manfaat konkret tanpa membatalkan keputusan Brexit.
Walaupun menghadapi hambatan tersebut, Aswin menganggap kunjungan Macron tetap merupakan kemajuan karena niat baik pada tingkat pemimpin dapat memperluas ruang politik bagi diplomat, ahli teknis, aparat keamanan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan kesepakatan.
Diplomasi budaya dalam konteks ini bekerja sebagai pembentuk suasana atau enabling environment, yakni kondisi psikologis dan politik yang membuat perundingan sulit menjadi lebih mungkin dilaksanakan, walaupun tidak secara otomatis menjamin tercapainya kesepakatan.
“Kepercayaan merupakan modal diplomasi yang sangat penting, tetapi modal itu harus diubah menjadi kebijakan; tanpa tindak lanjut, ia hanya menghasilkan foto bersejarah, sedangkan dengan institusionalisasi, ia dapat menjadi fondasi kerja sama lintas pemerintahan,” kata Aswin.
Ukuran keberhasilannya kelak dapat dilihat melalui kesepakatan yang memiliki sasaran, jadwal, mekanisme pendanaan, pembagian tanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan parlemen, dan evaluasi yang dapat diketahui publik.
Dari Sulaman Kuno Menuju Pengetahuan Terbuka
Bayeux Tapestry bukan hanya memiliki fungsi diplomatik, tetapi juga bernilai ilmiah karena sulaman benang wol pada kain linen itu memuat 58 adegan, 626 figur manusia, 202 kuda, kapal, bangunan, senjata, pepohonan, hewan mitologis, kegiatan pertanian, serta narasi berbahasa Latin.
Rincian tersebut menjadi sumber penting bagi kajian sejarah, hubungan internasional, arkeologi, filologi, antropologi, astronomi, seni rupa, teknologi pelayaran, persenjataan, dan tekstil Abad Pertengahan.
Salah satu adegannya memperlihatkan Komet Halley yang terlihat pada 1066, sehingga sulaman itu juga menjadi catatan visual mengenai cara masyarakat masa lalu menghubungkan gejala astronomi dengan kekuasaan dan perubahan politik.
Karya yang diperkirakan dibuat di Inggris pada dekade 1070-an itu terdaftar dalam program Memory of the World UNESCO sejak 2007 karena dipandang sebagai warisan dokumenter bernilai universal.
Sulaman tersebut dibawa dari Bayeux ke London melalui operasi berpengamanan tinggi pada 9–10 Juli 2026 dengan pengendalian suhu, kelembapan, cahaya, getaran, dan kondisi serat, setelah para ahli memperdebatkan risiko pemindahan benda berusia hampir satu milenium.
British Museum menampilkannya secara mendatar dalam lemari kaca untuk mengurangi tekanan gravitasi terhadap kain, sementara citra digital beresolusi tinggi memungkinkan masyarakat dunia mempelajari setiap adegan tanpa menyentuh atau membahayakan benda asli.
Pameran berlangsung di Sainsbury Exhibitions Gallery, Ruang 30 British Museum, sejak 10 September 2026 hingga 11 Juli 2027, bersamaan dengan renovasi Museum Bayeux di Normandia yang dijadwalkan dibuka kembali pada Oktober 2027.
Sebagai pertukaran, Inggris meminjamkan artefak Sutton Hoo dan sejumlah peninggalan Anglo-Saxon kepada museum di Rouen dan Caen dalam rangka kemitraan budaya yang akan terhubung dengan Tahun Bangsa Norman Eropa 2027.
Menurut Aswin, pertukaran dua peninggalan yang mewakili sejarah sebelum dan sesudah penaklukan Normandia memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai masa lalu dapat dipakai untuk memperluas dialog, mengoreksi narasi tunggal, dan menumbuhkan penghormatan terhadap pengalaman sejarah bangsa lain.
“Bayeux Tapestry mengajarkan bahwa sejarah perang dapat diubah menjadi pendidikan perdamaian, tetapi diplomasi baru mencapai makna terdalamnya ketika simbol persahabatan menghasilkan aturan yang adil, melindungi manusia, dan bertahan melampaui pergantian pemimpin,” tutup Aswin. (Ali)
