Raja Charles menyebut sulaman tersebut sebagai kisah tentang “ambisi dan ketidakpastian, sumpah dan perjalanan, kapal, dewan, raja, komet, serta berbagai konsekuensi”, tetapi menegaskan bahwa isinya bukan hanya cerita Inggris atau Normandia karena karya itu telah menghubungkan masyarakat di kedua sisi Selat Inggris sejak penciptaannya.
Macron kemudian memaknainya sebagai pengingat tentang apa yang dapat dilakukan kedua negara apabila menyatukan kekuatan, sedangkan Burnham berseloroh bahwa sulaman itu memperlihatkan seorang pemimpin dari wilayah utara yang melakukan perjalanan menuju bagian selatan Inggris.
Panggung Baru Inggris Setelah Brexit
Aswin menerangkan bahwa diplomasi permadani itu harus ditempatkan dalam perubahan strategi Inggris setelah Brexit, ketika London kehilangan posisi sebagai anggota lembaga-lembaga Uni Eropa dan kemudian berusaha menggantikan sebagian akses institusionalnya melalui penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara utama Eropa.
“Dalam pola pasca-Brexit yang lebih luas, Inggris mencoba mengganti keanggotaan institusional dengan kemitraan bilateral serta secara proaktif membina hubungan dengan Paris dan Berlin sebagai pengganti kursinya di Brussel,” katanya.
Langkah tersebut dinilai sebagai adaptasi rasional karena Prancis dan Jerman memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, keamanan, dan proses pengambilan keputusan Uni Eropa, sementara Inggris tetap membutuhkan kerja sama Eropa meskipun berada di luar organisasi tersebut.
Namun, menurut Aswin, hubungan bilateral yang hangat tidak dapat sepenuhnya menggantikan mekanisme teknis dan kepastian hukum yang sebelumnya diperoleh Inggris melalui keanggotaan Uni Eropa.
“Hubungan yang baik dapat mengurangi hambatan negosiasi dan memperkecil perbedaan sikap, tetapi tidak dapat menggantikan secara penuh aturan perdagangan, pengaturan mobilitas, penyelarasan regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan proses pengambilan keputusan yang telah dibangun dalam kelembagaan Uni Eropa,” tegasnya.
Inggris dapat mencapai kesepakatan tertentu dengan Prancis mengenai migrasi, pertahanan, kebudayaan, atau pengawasan Selat Inggris, tetapi Paris sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan akses sepihak ke pasar tunggal karena kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum dan negosiasi bersama Uni Eropa.
Keterbatasan itu menjelaskan mengapa keakraban personal antarpemimpin tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pemeriksaan perbatasan, standar barang, perdagangan pertanian, hak penangkapan ikan, mobilitas kaum muda, pertukaran mahasiswa, pengakuan kualifikasi, dan kerja sama industri.
Aswin karena itu menilai peringatan Profesor Politik Eropa King’s College London, Anand Menon, mengenai bahaya “gaya tanpa substansi” patut dipertimbangkan, walaupun garis pemisah sebenarnya bukan sekadar antara simbolisme dan keseriusan, melainkan antara bidang yang kepentingannya telah sejalan dan bidang yang masih diperebutkan.
“Dalam pertahanan dan dukungan terhadap Ukraina, kepentingan Inggris dan Prancis relatif searah sehingga simbolisme budaya memperkuat kerja sama nyata yang telah ada, tetapi dalam isu migrasi dan akses pasar, kepentingan keduanya berbeda serta masing-masing pemimpin dibatasi tekanan politik domestik,” ujar Aswin.
Prancis dan Inggris merupakan negara pemilik senjata nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta kekuatan militer utama Eropa, sehingga koordinasi keduanya memiliki dampak strategis melampaui hubungan bilateral.
Hubungan pertahanan itu juga diperkuat melalui koordinasi Inggris, Prancis, dan Jerman dalam kelompok E3 serta keterlibatan kedua negara dalam koalisi negara-negara pendukung Ukraina.
Sebaliknya, persoalan migrasi melibatkan kepentingan yang lebih rumit karena Inggris menginginkan penurunan penyeberangan perahu kecil, sedangkan Prancis menghadapi tanggung jawab penegakan hukum, keselamatan manusia, jaringan penyelundupan, biaya pengamanan pantai, serta tekanan politik dari masyarakatnya sendiri.
Dalam perkembangan pada 3 September 2026, Macron menyetujui pengiriman tim tambahan beranggotakan 45 polisi ke pantai barat Prancis untuk menghadapi perubahan taktik penyelundup yang menggunakan perahu berukuran lebih besar dan titik keberangkatan semakin jauh dari Calais.
Aswin mengingatkan bahwa pengamanan perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan karena migrasi tidak teratur juga berkaitan dengan perang, kemiskinan, penganiayaan, ketimpangan pembangunan, perubahan iklim, perdagangan manusia, serta tidak tersedianya jalur migrasi yang aman.
