Melalui integrasi dengan layanan pemerintah, masyarakat nantinya dapat menggunakan AI untuk mencari program bantuan, memperoleh informasi persyaratan, mengisi dokumen, dan dalam pengembangan berikutnya mengajukan permohonan melalui satu rangkaian layanan digital.
Sejumlah fungsi yang sedang disiapkan meliputi konsultasi pajak berbasis AI, perbandingan harga produk pertanian dan peternakan, panduan warisan budaya nasional, serta respons terhadap krisis yang dialami anak dan remaja di media sosial.
Pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kewajiban perpajakan, memahami regulasi, menyusun dokumen bisnis, dan mengetahui jenis dukungan pemerintah yang mungkin mereka peroleh.
Orang tua juga dapat menerima rekomendasi materi pendidikan, sedangkan masyarakat umum bisa dibantu memperoleh informasi layanan kesehatan, mencari tempat tinggal, atau membuat janji layanan tertentu apabila sistemnya telah terhubung dengan lembaga terkait.
Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan menargetkan pendidikan literasi AI bagi 5,14 juta orang pada 2026 dengan melibatkan 12 kementerian agar kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi tidak berubah menjadi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Pertarungan Kedaulatan Digital Melawan Dominasi Asing
Kebijakan AI gratis tidak semata-mata merupakan program kesejahteraan digital, tetapi juga strategi industri untuk mengalihkan penggunaan masyarakat kepada model domestik, memperbesar pasar pengembang lokal, dan memastikan data serta layanan penting tidak seluruhnya dikuasai perusahaan asing.
Dalam konsep kedaulatan AI, kemampuan mengendalikan model dasar sama strategisnya dengan penguasaan jaringan telekomunikasi, energi, semikonduktor, dan pusat data karena AI semakin memengaruhi pendidikan, pemerintahan, ekonomi, pertahanan, serta pembentukan opini publik.
Korea Selatan berambisi memiliki model AI domestik yang masuk jajaran sepuluh besar dunia sebelum meningkatkan kemampuannya menuju tingkat paling maju melalui dukungan terhadap prosesor grafis, data berkualitas, penelitian, dan pengembangan tenaga ahli.
Untuk memperkuat ekosistem perusahaan rintisan, pemerintah juga berencana memperluas pendanaan investasi publik-swasta hingga 2 triliun won dan membentuk dana ventura AI senilai 20 miliar won yang secara khusus menyasar perusahaan tahap awal.
Anggaran Korea Selatan untuk kebijakan dan pengembangan AI pada 2026 dilaporkan mencapai sekitar US$7,2 miliar, tetapi angka tersebut mencakup agenda AI nasional yang luas dan bukan semata-mata biaya pemberian chatbot gratis kepada masyarakat.
Gratis Bukan Berarti Tanpa Risiko
Layanan AI nasional tetap menghadapi persoalan perlindungan data pribadi, bias algoritma, kesalahan jawaban atau halusinasi, keamanan siber, penyalahgunaan identitas, kesenjangan literasi, serta kemungkinan tumbuhnya ketergantungan masyarakat kepada keputusan mesin.
Informasi AI mengenai kesehatan, hukum, pajak, dan bantuan sosial tidak boleh otomatis dianggap sebagai keputusan resmi karena jawaban model generatif dapat keliru, tidak lengkap, atau menggunakan data yang sudah berubah.
Korea Selatan karena itu perlu memastikan adanya persetujuan penggunaan data, transparansi model, mekanisme pengaduan, audit keamanan, pengawasan manusia, dan pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin menyerahkan informasi pribadinya kepada sistem AI.
