Negara itu juga telah memiliki AI Basic Act yang berlaku sejak 22 Januari 2026 dan mewajibkan transparansi tertentu terhadap sistem serta konten berbasis AI, meskipun penerapan sanksi untuk sejumlah ketentuan diberikan masa transisi.
Keberhasilan “AI for All” pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah akun atau permintaan yang diproses, melainkan dari kemampuan program tersebut meningkatkan produktivitas, memperluas akses pelayanan publik, melindungi data warga, memperkecil ketimpangan, dan menjadikan kecerdasan buatan sebagai sarana pemberdayaan manusia.
Jika berhasil, Korea Selatan dapat melahirkan model baru pembangunan digital dunia ketika AI tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai produk berlangganan milik perusahaan teknologi, tetapi sebagai infrastruktur pengetahuan yang dapat diakses seluruh masyarakat secara adil. (Ali)
