SulawesiPos.com – Pemerintah Korea Selatan akan memberikan akses gratis tanpa batas penggunaan kepada seluruh warga negaranya atas layanan kecerdasan buatan generatif berbasis model domestik melalui program “AI for All”.
Penggunaan AI ini dimulai tahap uji coba pada September 2026 dan peluncuran lebih luas sebelum akhir tahun, dengan menanggung sebagian biaya, menyediakan infrastruktur komputasi, serta menggandeng tiga konsorsium teknologi nasional untuk mengurangi ketergantungan digital pada Amerika Serikat dan China.
Kebijakan tersebut dilaporkan The Wall Street Journal pada Jumat (28/8/2026), serta diperkuat oleh keterangan resmi Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan, Selasa (1/9/2026).
Program tersebut dipandang sebagai langkah besar menuju kedaulatan AI, yakni kemampuan sebuah negara mengembangkan dan mengendalikan model, data, infrastruktur komputasi, serta layanan kecerdasan buatannya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada perusahaan asing.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan layanan itu akan berbentuk chatbot serbaguna seperti ChatGPT yang ditenagai model AI nasional, dapat digunakan secara gratis tanpa batas pemakaian, serta dikembangkan menjadi agen AI pribadi mulai 2027.
Berbeda dari layanan gratis komersial yang biasanya membatasi jumlah permintaan atau fitur premium, program tersebut dirancang memungkinkan warga menggunakan layanan AI nasional secara intensif tanpa harus membeli langganan bulanan.
Pejabat Korea Selatan memperkirakan lebih dari 20 juta penduduk negara itu telah memakai versi gratis AI generatif, tetapi sebagian besar penggunaan masih terkonsentrasi pada platform asing yang dikembangkan di Amerika Serikat.
Tiga Raksasa Teknologi Menjadi Mesin AI Nasional
Korea Selatan telah memilih tiga konsorsium yang masing-masing dipimpin SK Telecom, KT Corporation, dan Kakao untuk mengembangkan sekaligus mengoperasikan layanan AI tersebut.
Ketiga kelompok itu akan menghadirkan aplikasi baru dan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam layanan yang telah digunakan masyarakat, termasuk jaringan telekomunikasi, aplikasi pesan, panggilan suara, dan platform digital.
Konsorsium Kakao berencana menjadikan aplikasi pesan yang dipakai luas oleh masyarakat Korea sebagai gerbang menuju chatbot umum dan agen AI untuk layanan kesehatan, keuangan, perawatan warga lanjut usia, perpajakan, serta pencarian informasi publik.
Layanan yang dirancang SK Telecom antara lain akan membantu masyarakat memahami catatan kesehatan, mengurus berbagai dokumen pemerintah, memperoleh panduan perpajakan, dan mencari program bantuan yang sesuai dengan kondisi pengguna.
Pemerintah juga akan menyediakan total hingga 512 unit prosesor grafis Nvidia B200 kepada tiga konsorsium tersebut pada 2026 guna menopang tahap pengembangan dan pengoperasian awal, bukan 512 perangkat komputer biasa sebagaimana berpotensi disalahpahami dari istilah “cip”.
Teknologi B200 menggunakan arsitektur Blackwell dan dirancang untuk menangani komputasi AI berskala besar, termasuk pelatihan model bahasa, pengoperasian chatbot, sistem rekomendasi, dan pemrosesan data yang sangat kompleks.
AI Mengurus Dokter, Pajak, Pendidikan, dan Bantuan Sosial
Melalui integrasi dengan layanan pemerintah, masyarakat nantinya dapat menggunakan AI untuk mencari program bantuan, memperoleh informasi persyaratan, mengisi dokumen, dan dalam pengembangan berikutnya mengajukan permohonan melalui satu rangkaian layanan digital.
Sejumlah fungsi yang sedang disiapkan meliputi konsultasi pajak berbasis AI, perbandingan harga produk pertanian dan peternakan, panduan warisan budaya nasional, serta respons terhadap krisis yang dialami anak dan remaja di media sosial.
Pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kewajiban perpajakan, memahami regulasi, menyusun dokumen bisnis, dan mengetahui jenis dukungan pemerintah yang mungkin mereka peroleh.
Orang tua juga dapat menerima rekomendasi materi pendidikan, sedangkan masyarakat umum bisa dibantu memperoleh informasi layanan kesehatan, mencari tempat tinggal, atau membuat janji layanan tertentu apabila sistemnya telah terhubung dengan lembaga terkait.
Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan menargetkan pendidikan literasi AI bagi 5,14 juta orang pada 2026 dengan melibatkan 12 kementerian agar kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi tidak berubah menjadi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Pertarungan Kedaulatan Digital Melawan Dominasi Asing
Kebijakan AI gratis tidak semata-mata merupakan program kesejahteraan digital, tetapi juga strategi industri untuk mengalihkan penggunaan masyarakat kepada model domestik, memperbesar pasar pengembang lokal, dan memastikan data serta layanan penting tidak seluruhnya dikuasai perusahaan asing.
Dalam konsep kedaulatan AI, kemampuan mengendalikan model dasar sama strategisnya dengan penguasaan jaringan telekomunikasi, energi, semikonduktor, dan pusat data karena AI semakin memengaruhi pendidikan, pemerintahan, ekonomi, pertahanan, serta pembentukan opini publik.
Korea Selatan berambisi memiliki model AI domestik yang masuk jajaran sepuluh besar dunia sebelum meningkatkan kemampuannya menuju tingkat paling maju melalui dukungan terhadap prosesor grafis, data berkualitas, penelitian, dan pengembangan tenaga ahli.
Untuk memperkuat ekosistem perusahaan rintisan, pemerintah juga berencana memperluas pendanaan investasi publik-swasta hingga 2 triliun won dan membentuk dana ventura AI senilai 20 miliar won yang secara khusus menyasar perusahaan tahap awal.
Anggaran Korea Selatan untuk kebijakan dan pengembangan AI pada 2026 dilaporkan mencapai sekitar US$7,2 miliar, tetapi angka tersebut mencakup agenda AI nasional yang luas dan bukan semata-mata biaya pemberian chatbot gratis kepada masyarakat.
Gratis Bukan Berarti Tanpa Risiko
Layanan AI nasional tetap menghadapi persoalan perlindungan data pribadi, bias algoritma, kesalahan jawaban atau halusinasi, keamanan siber, penyalahgunaan identitas, kesenjangan literasi, serta kemungkinan tumbuhnya ketergantungan masyarakat kepada keputusan mesin.
Informasi AI mengenai kesehatan, hukum, pajak, dan bantuan sosial tidak boleh otomatis dianggap sebagai keputusan resmi karena jawaban model generatif dapat keliru, tidak lengkap, atau menggunakan data yang sudah berubah.
Korea Selatan karena itu perlu memastikan adanya persetujuan penggunaan data, transparansi model, mekanisme pengaduan, audit keamanan, pengawasan manusia, dan pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin menyerahkan informasi pribadinya kepada sistem AI.
Negara itu juga telah memiliki AI Basic Act yang berlaku sejak 22 Januari 2026 dan mewajibkan transparansi tertentu terhadap sistem serta konten berbasis AI, meskipun penerapan sanksi untuk sejumlah ketentuan diberikan masa transisi.
Keberhasilan “AI for All” pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah akun atau permintaan yang diproses, melainkan dari kemampuan program tersebut meningkatkan produktivitas, memperluas akses pelayanan publik, melindungi data warga, memperkecil ketimpangan, dan menjadikan kecerdasan buatan sebagai sarana pemberdayaan manusia.
Jika berhasil, Korea Selatan dapat melahirkan model baru pembangunan digital dunia ketika AI tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai produk berlangganan milik perusahaan teknologi, tetapi sebagai infrastruktur pengetahuan yang dapat diakses seluruh masyarakat secara adil. (Ali)
