SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti praktik penipuan dalam perdagangan pangan, termasuk temuan beras dengan mutu yang tidak sesuai label tetapi dijual dengan harga premium hingga sekitar Rp17.000 per kilogram. Ia mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk Wahdah Islamiyah, bersama-sama memerangi mafia pangan yang dinilai merugikan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/8).
Dalam kesempatan itu, Amran memaparkan sejumlah program pemerintah sekaligus mengajak masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mafia pangan.
“Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera, dan inilah perintah Bapak Presiden,” kata Mentan Amran.
Beras Tak Sesuai Mutu Dijual Harga Premium
Amran menilai pencapaian swasembada pangan harus dibarengi dengan pembenahan tata niaga.
Menurutnya, keberhasilan produksi pangan tidak akan cukup jika masyarakat masih dirugikan oleh manipulasi mutu, permainan harga, maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau kita ingin berdaulat pangan, mafia dan koruptor harus kita berantas. Kalau saya membawa kebenaran, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Republik Indonesia,” tegas Mentan Amran.
Ia mengungkapkan pemerintah menemukan beras dengan tingkat butir patah yang tinggi, tetapi dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai beras berkualitas premium.
Produk tersebut disebut dijual dengan harga hingga sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat. Barang dengan kualitas tertentu dikemas seolah-olah barang bagus, kemudian dijual jauh di atas nilai sebenarnya,” katanya.
Tak hanya beras, Amran juga menyinggung temuan produk pangan yang menggunakan klaim tertentu, termasuk produk yang disebut telah difortifikasi atau memiliki kandungan vitamin, tetapi diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah, kata dia, akan terus mengusut praktik tersebut dan memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Wahdah Islamiyah Dukung Pemberantasan Mafia Pangan
Amran mengakui langkah pemberantasan mafia pangan tidak selalu mendapat respons positif.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan mundur selama kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” katanya.
Karena itu, ia meminta organisasi Islam ikut berada di garis depan dalam mendukung pemberantasan mafia pangan dan korupsi.
“Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia,” ujar Mentan Amran.
Ajakan tersebut mendapat dukungan Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin.
Ia menilai keberanian pemerintah memberantas praktik penipuan dan mafia pangan merupakan bagian dari tugas negara yang perlu didukung.
“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar KH Zaitun.
Ia menegaskan Wahdah Islamiyah memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah yang dinilai bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
“Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut,” katanya.
KH Zaitun berharap Mentan Amran bersama Presiden Prabowo Subianto terus mengawal agenda tersebut hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Pak Menteri dan Pak Prabowo terus memimpin langkah ini sampai sejahtera, insyaallah. Seperti cita-cita beliau, ingin mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta ini,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan dukungan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membersihkan sektor pangan dari praktik yang merugikan rakyat.
Kolaborasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, petani, dan masyarakat diharapkan dapat memastikan pangan tersedia dengan harga wajar, mutu terjamin, serta tata niaga yang sehat dan berkeadilan.
