SulawesiPos.com – Badan Gizi Nasional atau BGN masih mengkaji berbagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah, saat pemerintah berupaya memperkuat efektivitas program di lapangan.
Proses evaluasi itu disebut berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan masih dibahas bersama kementerian serta lembaga terkait, Selasa, 21 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait skema baru yang akan dipakai.
Menurut dia, seluruh opsi masih ditimbang agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak peserta didik, tetapi juga tetap memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan tata kelola program.
“Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Sorotan terbesar dalam pembahasan terbaru ini muncul setelah wartawan menanyakan kemungkinan pelibatan kantin sekolah.
Agustina menegaskan opsi tersebut memang masuk dalam daftar skema yang sedang dikaji, namun posisinya masih sejajar dengan alternatif lain dan belum diputuskan untuk diterapkan.
Kajian itu, kata dia, tidak berhenti pada ide pelibatan sekolah semata.
Pemerintah juga menilai kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaan di lapangan tetap sesuai ketentuan.
BGN Tekankan Kehati-hatian dalam Ubah Skema MBG
BGN menegaskan setiap pengembangan model pelaksanaan MBG akan dilakukan bertahap dan berbasis hasil kajian komprehensif.
Pendekatan itu dipilih agar perubahan skema tidak justru menurunkan kualitas layanan bagi peserta didik yang menjadi penerima manfaat utama program.
Karena itu, efektivitas program disebut akan selalu ditimbang bersama kepentingan terbaik siswa.
BGN juga menekankan bahwa perbaikan tata kelola MBG tidak hanya menyasar perluasan jangkauan, tetapi juga konsistensi mutu makanan dan keamanan konsumsi di setiap titik layanan.
Melalui evaluasi yang terus berjalan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah berharap MBG dapat berkembang menjadi program yang lebih adaptif dan berkualitas.
BGN menilai proses penyempurnaan ini penting agar program perbaikan gizi nasional tersebut berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi generasi muda.
