SulawesiPos.com – Registrasi SIM Card atau nomor HP baru resmi berubah mulai Rabu, 1 Juli 2026, setelah Kementerian Komunikasi dan Digital memberlakukan verifikasi biometrik pengenalan wajah atau face recognition sebagai syarat wajib aktivasi kartu SIM baru secara nasional. Kebijakan ini menandai berakhirnya masa transisi metode lama berbasis NIK dan nomor KK untuk pelanggan baru, dengan fokus utama menekan penipuan digital, spam call, phishing, dan penyalahgunaan identitas.
Aturan ini berlaku untuk pendaftaran nomor seluler baru. Pengguna yang sudah memiliki nomor aktif tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik. Dengan kata lain, perubahan paling besar mulai terasa hari ini bagi masyarakat yang hendak membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan kebijakan itu mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media nasional, Meutya menyebut registrasi biometrik diharapkan membuat pendataan pelanggan lebih akuntabel dan transparan.
Bagi publik, perubahan ini penting karena proses registrasi nomor HP baru kini tidak lagi cukup hanya dengan memasukkan data identitas seperti sebelumnya. Verifikasi wajah menjadi tahap utama untuk mencocokkan identitas pengguna saat aktivasi, sehingga nomor baru diharapkan tidak mudah dipakai dengan identitas pinjaman, identitas palsu, atau data orang lain.
Apa yang Berubah Mulai 1 Juli 2026
Perubahan paling mendasar adalah metode registrasi. Jika sebelumnya pelanggan baru masih bisa memakai skema lama dalam masa transisi, mulai 1 Juli 2026 registrasi biometrik menjadi jalur penuh untuk aktivasi nomor baru.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah sebelumnya menegaskan tidak ada lagi kelonggaran setelah 1 Juli 2026 untuk registrasi baru secara nasional. Kebijakan ini dijalankan sebagai bagian dari penguatan sistem pengamanan terhadap kejahatan digital yang kerap memanfaatkan nomor seluler anonim atau identitas yang disalahgunakan.
Dalam praktiknya, pengguna baru perlu menyiapkan identitas kependudukan untuk divalidasi, lalu menjalani proses verifikasi wajah saat pendaftaran. Sejumlah penjelasan yang beredar dari pemerintah dan operator menyebut tahapan ini dilakukan melalui pencocokan data kependudukan dan biometrik pengguna sebelum nomor diaktifkan.
Siapa yang Kena Aturan Ini
Kelompok yang terdampak langsung adalah pembeli kartu SIM baru mulai Rabu, 1 Juli 2026. Sementara itu, pelanggan lama tidak otomatis masuk kewajiban registrasi ulang biometrik. Penjelasan ini penting karena menjadi salah satu pertanyaan paling banyak dicari menjelang hari pertama pemberlakuan aturan.
Bagi operator seluler, kebijakan ini juga berarti sistem layanan registrasi harus benar-benar siap di lapangan. Pemerintah sebelumnyaatakan implementasi nasional dilakukan setelah masa uji coba dan evaluasi kesiapan operator berlangsung sejak awal 2026.
Tujuan dan Dampaknya bagi Pengguna
Pemerintah menempatkan aturan ini sebagai langkah perlindungan identitas digital masyarakat. Selama ini, penyalahgunaan nomor telepon kerap muncul dalam berbagai modus, mulai dari penipuan online, spam, phishing, hingga penyamaran identitas untuk aktivitas ilegal.
Karena itu, registrasi biometrik diposisikan bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga upaya memperkuat kepercayaan dalam ekosistem digital. Dari sisi pengguna, manfaat praktisnya ada pada peluang lebih kecil bagi pihak lain menggunakan identitas seseorang untuk mengaktifkan nomor baru tanpa persetujuan pemilik data.
Meski begitu, isu perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian publik. Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut pemerintah menekankan pengamanan data sebagai bagian penting dalam penerapan sistem ini, seiring meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap data biometrik.
Mulai 1 Juli 2026, pertanyaan utama masyarakat bukan lagi apakah registrasi biometrik akan diberlakukan, melainkan bagaimana prosesnya dijalankan di lapangan dan seberapa efektif kebijakan ini menekan kejahatan digital berbasis nomor seluler.*
