SulawesiPos.com – Pasar minyak dunia mengalami salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah modern selama lebih dari tiga bulan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, ketika harga minyak Brent melonjak dari kisaran US$69 per barel sebelum perang menjadi US$126,2 per barel pada puncak krisis, lalu turun kembali ke kisaran US$80–83 per barel setelah munculnya kesepakatan damai Iran–AS pada Senin (15/6/2026), sebagaimana dilaporkan kantor berita Iran, IRNA (Islamic Republic News Agency), dalam laporan yang dipublikasikan pada Rabu (17/6/2026).
Harga minyak Brent yang sebelum perang berada pada kisaran US$69–72 per barel mulai merangkak naik setelah pecahnya konflik pada 28 Februari 2026.
Pada puncak krisis yang terjadi pada 29 April 2026, harga minyak Brent menembus US$126,2 per barel, salah satu level tertinggi yang pernah tercatat dalam beberapa tahun terakhir.
Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh penutupan penuh Selat Hormuz oleh Iran yang menghambat jalur distribusi energi global.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Energi Dunia
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia.
Penutupan jalur tersebut menyebabkan sekitar 15 juta barel minyak per hari atau sekitar 15 persen pasokan minyak global keluar dari pasar internasional.
Gangguan tersebut disebut banyak pengamat sebagai salah satu disrupsi pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.
Ketika konflik memasuki fase saling serang antara Iran dan Israel pada awal Juni 2026, harga minyak sempat bertahan di kisaran US$95–97 per barel.
Namun arah pasar berubah setelah muncul sinyal diplomasi dan pembicaraan damai antara Teheran dan Washington.
Pada 15 Juni 2026, ketika diumumkan adanya kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat, harga minyak Brent langsung turun ke kisaran US$80–83 per barel.
Penurunan tajam tersebut menjadi koreksi terbesar sejak pecahnya konflik.
Pasar Belum Sepenuhnya Pulih
Lembaga riset ekonomi Capital Economics menilai reaksi pasar berjangka berlangsung cepat, tetapi pemulihan distribusi fisik minyak membutuhkan waktu lebih panjang.
Lembaga itu memperkirakan normalisasi penuh perdagangan energi global tidak akan terjadi dalam waktu singkat meskipun Selat Hormuz kembali dibuka.
Analis energi senior MST Financial, Saul Kavonic, memperkirakan normalisasi penuh lalu lintas kapal tanker dapat memerlukan waktu antara tiga hingga enam bulan.
Menurutnya, produksi minyak tidak dapat dihentikan dan dijalankan kembali secara instan karena membutuhkan pemulihan cadangan, logistik, dan infrastruktur.
Analis senior Rystad Energy, Paula Rodriguez-Masiu, menyatakan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz belum otomatis mengembalikan kepercayaan pasar.
Ia menegaskan perusahaan asuransi masih harus menghitung ulang risiko pelayaran di kawasan Teluk Persia.
Ia juga menyebut operator kapal memerlukan kepastian keamanan yang berkelanjutan sebelum kembali beroperasi secara normal.
Ekonom Capital Economics, Hamad Hussain, menjelaskan bahwa banyak kapal tanker yang selama perang dialihkan ke Laut Merah dan rute-rute alternatif lainnya.
Akibatnya, proses pemulihan distribusi minyak membutuhkan waktu tambahan karena armada harus kembali ke jalur tradisional di Teluk Persia.
Biaya Rekonstruksi Diperkirakan Lebih dari US$25 Miliar
Rystad Energy memperkirakan biaya perbaikan fasilitas minyak dan gas yang terdampak perang di kawasan Teluk dapat melampaui US$25 miliar.
Kepala Riset Rantai Pasok Rystad Energy, Audun Martinsen, memperingatkan bahwa sebagian fasilitas dapat pulih dalam hitungan bulan, tetapi beberapa lainnya mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
Capital Economics memperkirakan harga minyak Brent hingga akhir tahun 2026 akan bertahan pada kisaran US$80–85 per barel.
Mayoritas analis menilai harga minyak sangat kecil kemungkinannya kembali ke level pra-perang di kisaran US$69–72 per barel dalam waktu dekat.
CEO SPI Asset Management, Stephen Innes, mengatakan pasar saat ini lebih banyak memperdagangkan harapan berhentinya konflik daripada keyakinan akan perdamaian permanen.
Iran–AS Menuju Penandatanganan Perdamaian
Menurut laporan IRNA, perang dimulai pada 28 Februari 2026 dan berlangsung selama 108 hari.
Pakistan kemudian memediasi proses perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai awal antara Iran dan Amerika Serikat pada 15 Juni 2026.
Pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa penandatanganan resmi perjanjian damai dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 19 Juni 2026.
“Bahkan dalam skenario terbaik, normalisasi penuh pelayaran minyak membutuhkan waktu antara tiga hingga enam bulan,” kata analis energi senior MST Financial, Saul Kavonic.
“Kepercayaan pasar tidak dapat dipulihkan dalam semalam meskipun Selat Hormuz dibuka kembali,” ujar analis senior Rystad Energy, Paula Rodriguez-Masiu.
Bagi Indonesia, meredanya konflik Iran–AS dan turunnya harga minyak dari puncak US$126 menjadi sekitar US$80 per barel merupakan kabar positif karena dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi, biaya impor minyak mentah, serta inflasi domestik.
Namun demikian, harga minyak yang masih berada di atas level pra-perang menunjukkan bahwa risiko kenaikan biaya logistik, transportasi, dan produksi industri tetap ada sehingga pemerintah perlu menjaga ketahanan energi nasional dan mempercepat diversifikasi sumber energi.
Jika perdamaian benar-benar terwujud dan Selat Hormuz kembali beroperasi normal, Indonesia berpeluang menikmati stabilitas harga energi yang lebih baik pada paruh kedua 2026, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Pakar Ekonomi UIN Alauddin: Indonesia Berpotensi Jadi Penerima Manfaat Perdamaian
Pakar ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Andi Faisal Anwar, S.E., M.Si., menilai meredanya konflik Iran–Amerika Serikat merupakan perkembangan positif bagi perekonomian Indonesia karena berpotensi mengurangi tekanan yang selama beberapa bulan terakhir membebani sektor energi, fiskal, dan perdagangan global.
Menurutnya, turunnya harga minyak Brent dari puncaknya yang mencapai US$126,2 per barel menjadi kisaran US$80–83 per barel memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak dan sangat sensitif terhadap gejolak harga energi internasional.
“Saya kira Indonesia akan memperoleh banyak manfaat dari momentum perdamaian Iran–Amerika ini. Penurunan harga minyak dari puncak US$126 ke kisaran US$80 per barel memberikan ruang napas yang nyata bagi APBN kita. Beban subsidi energi dan kompensasi BBM yang sempat membengkak selama konflik kini dapat dikalibrasi ulang,” ujar Andi Faisal Anwar.
Ia menjelaskan bahwa selama periode perang, lonjakan harga energi global tidak hanya meningkatkan biaya impor minyak mentah, tetapi juga memengaruhi biaya produksi berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada transportasi dan distribusi barang.
Menurut Andi Faisal, penurunan harga minyak akan berdampak langsung pada biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu faktor utama pembentuk inflasi, terutama pada komoditas pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Dari sisi inflasi, momentum perdamaian ini dapat meredam tekanan inflasi biaya atau cost-push inflation yang selama ini dipicu oleh mahalnya energi dan transportasi. Pada akhirnya, masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari stabilitas harga tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ketika harga energi menurun, biaya distribusi pangan antarwilayah juga cenderung turun sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat.
Andi Faisal juga menilai bahwa penurunan risiko geopolitik di Timur Tengah berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah karena berkurangnya ketidakpastian global yang selama ini mendorong investor mencari aset-aset aman (safe haven).
Menurutnya, stabilitas harga minyak dan menurunnya premi risiko geopolitik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus investasi dan memperkuat sektor riil.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi global pascaperang tidak akan berlangsung secara instan karena kerusakan rantai pasok, infrastruktur energi, dan sistem logistik internasional membutuhkan waktu untuk kembali normal.
“Perlu digarisbawahi bahwa untuk sampai pada kondisi normal seperti sebelum perang tidaklah instan. Dampak konflik Iran–Amerika memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang terhadap perekonomian global maupun nasional. Pasar mungkin bereaksi cepat, tetapi pemulihan sektor riil membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang,” tegasnya.
Andi Faisal menilai krisis Selat Hormuz telah memberikan pelajaran penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, mengenai besarnya pengaruh geopolitik terhadap stabilitas ekonomi dunia.
Ia mengingatkan bahwa sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz sehingga gangguan sekecil apa pun di kawasan tersebut dapat langsung memicu lonjakan harga energi dan ketidakstabilan pasar global.
“Kita sudah memperoleh pelajaran berharga bahwa Selat Hormuz merupakan pintu energi dunia yang mampu menciptakan instabilitas ekonomi global dalam waktu sangat singkat. Karena itu pemerintah perlu memperkuat strategi mitigasi risiko energi, memperbesar cadangan strategis nasional, mempercepat transisi energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap gejolak pasar minyak internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Faisal menilai momentum perdamaian Iran–Amerika Serikat seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan produksi migas domestik, serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, pengalaman selama konflik menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan domestik, tetapi juga oleh kemampuan negara mengantisipasi perubahan geopolitik global yang dapat muncul sewaktu-waktu.
“Perdamaian ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia menjadikannya sebagai momentum untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global di masa depan,” pungkasnya. (Ali)
