SulawesiPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.
Pembengkakan anggaran negara ini dipicu oleh dugaan praktik jual-beli titik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jumlahnya melampaui target awal pemerintah.
Dugaan penyelewengan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tertutup yang dipimpin Zulkifli Hasan di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang mengevaluasi kualitas menu dan tata kelola SPPG ini turut dihadiri Menko PM Muhaimin Iskandar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemborosan ini terjadi akibat lonjakan tajam jumlah titik dapur MBG, baik di wilayah reguler maupun di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Berdasarkan laporan dari Kepala BGN Nanik S. Deyang, target awal untuk wilayah luar 3T sebenarnya hanya 21.000 titik, namun kini melonjak drastis menjadi 27.877 titik.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat tersebut.
Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah 3T, di mana rencana awal yang hanya mengalokasikan 2.000 titik SPPG melonjak menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik di antaranya bahkan telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari BGN.
Dengan biaya operasional satu dapur yang diasumsikan mencapai Rp6 juta per hari, keberadaan ribuan titik tambahan yang melebihi kebutuhan riil tersebut langsung memicu pembengkakan biaya operasional secara masif.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa data pengeluaran yang tidak terkontrol ini memerlukan penataan ulang sesegera mungkin agar tidak menjadi beban anggaran yang berkepanjangan.
“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun Rp12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, praktik jual-beli titik SPPG ini merupakan bagian dari kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
