SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia juga mendukung rencana pengalihan pelaksanaan program melalui dapur berbasis sekolah.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles di Jakarta, Senin (8/6/2026).
BGN sebelumnya memutuskan melakukan moratorium pembangunan dapur baru MBG untuk fokus mengevaluasi dan membenahi dapur yang telah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar operasional SPPG, perbaikan sarana, serta pelatihan sumber daya manusia.
Selain itu, BGN juga mengubah fokus program dari target 82,9 juta penerima manfaat menjadi intervensi gizi yang lebih berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Charles menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Charles, penghentian sementara pembangunan dapur baru memberi kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan serta kualitas gizi.
Ia juga mendukung langkah penajaman sasaran penerima manfaat. Menurutnya, program MBG tidak perlu diterapkan secara universal, melainkan difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di daerah dengan prevalensi masalah gizi tinggi.
“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Charles mendorong transformasi pelaksanaan MBG dari model dapur terpusat menuju dapur berbasis sekolah (school-based kitchen). Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah tersedia, serta mengurangi biaya logistik dan distribusi.
Selain meningkatkan pengawasan kualitas makanan, model tersebut juga dinilai dapat memperluas partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
Charles menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan masalah gizi, peningkatan kesehatan anak, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
