Harga Pupuk Subsidi Turun, Pupuk Indonesia Sebut Petani Kini Bayar Urea Rp1.800 per Kg

SulawesiPos.com — Kabar baik bagi petani datang dari kebijakan terbaru subsidi pupuk pemerintah. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut harga pupuk urea bersubsidi kini turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram dari sebelumnya Rp2.250 per kilogram.

Penurunan harga tersebut diharapkan mampu meringankan biaya produksi petani sekaligus mendongkrak produktivitas sektor pertanian nasional.

Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, mengatakan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi mulai dirasakan langsung oleh petani sejak diberlakukan pada 2025.

“Untuk pupuk urea, harga yang dibayar petani sekarang sekitar Rp1.800 per kilogram. Sebelumnya berada di kisaran Rp2.250 per kilogram. Begitu juga pupuk NPK yang mengalami penurunan sekitar 20 persen,” ujar Wono saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, penurunan harga pupuk tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui anggaran subsidi pupuk tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp46 triliun.

BACA JUGA:  Ekspor Perdana ke Australia, Pupuk Indonesia Bidik Kerja Sama Jangka Panjang Senilai Rp7 Triliun

Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dengan total volume nasional mencapai sekitar 8,9 juta ton.

Selain harga yang lebih murah, Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk bersubsidi dalam kondisi aman, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan kawasan Kalimantan secara umum.

Wono menjelaskan, distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Barat sejauh ini berjalan sesuai target. Hingga pertengahan tahun, tingkat penyaluran pupuk bahkan telah mencapai sekitar 80 persen dari total alokasi yang tersedia.

“Di hampir seluruh kabupaten di Kalimantan, stok pupuk tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani,” katanya.

Tak hanya fokus pada distribusi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga memberikan bantuan pupuk non-subsidi gratis kepada sejumlah kelompok tani di Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan menyerahkan sekitar tiga ton pupuk non-subsidi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian menjelang musim tanam.

“Bantuan ini kami berikan untuk membantu kebutuhan petani sekaligus mendukung peningkatan hasil produksi pertanian,” ujar Wono.

BACA JUGA:  Diduga Salah Gunakan Uang Petani, PT Pupuk Indonesia Bekukan Izin Kios Bermasalah di Bone

Ia menambahkan, keberadaan subsidi pupuk dengan harga yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu petani mengurangi beban biaya produksi di tengah tantangan sektor pertanian saat ini.

Pupuk Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pupuk hingga ke tingkat petani agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan kebutuhan pupuk nasional tetap terpenuhi.

Dengan pasokan yang terjaga dan harga pupuk yang lebih rendah, perusahaan berharap produktivitas pertanian nasional semakin meningkat dan mampu memperkuat program ketahanan pangan pemerintah.

SulawesiPos.com — Kabar baik bagi petani datang dari kebijakan terbaru subsidi pupuk pemerintah. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut harga pupuk urea bersubsidi kini turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram dari sebelumnya Rp2.250 per kilogram.

Penurunan harga tersebut diharapkan mampu meringankan biaya produksi petani sekaligus mendongkrak produktivitas sektor pertanian nasional.

Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, mengatakan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi mulai dirasakan langsung oleh petani sejak diberlakukan pada 2025.

“Untuk pupuk urea, harga yang dibayar petani sekarang sekitar Rp1.800 per kilogram. Sebelumnya berada di kisaran Rp2.250 per kilogram. Begitu juga pupuk NPK yang mengalami penurunan sekitar 20 persen,” ujar Wono saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, penurunan harga pupuk tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui anggaran subsidi pupuk tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp46 triliun.

BACA JUGA:  DPR Soroti Persaingan Usaha Sektor Pupuk, Wanti-wanti Ancaman Monopoli hingga Tekanan Global

Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dengan total volume nasional mencapai sekitar 8,9 juta ton.

Selain harga yang lebih murah, Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk bersubsidi dalam kondisi aman, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan kawasan Kalimantan secara umum.

Wono menjelaskan, distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Barat sejauh ini berjalan sesuai target. Hingga pertengahan tahun, tingkat penyaluran pupuk bahkan telah mencapai sekitar 80 persen dari total alokasi yang tersedia.

“Di hampir seluruh kabupaten di Kalimantan, stok pupuk tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani,” katanya.

Tak hanya fokus pada distribusi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga memberikan bantuan pupuk non-subsidi gratis kepada sejumlah kelompok tani di Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan menyerahkan sekitar tiga ton pupuk non-subsidi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian menjelang musim tanam.

“Bantuan ini kami berikan untuk membantu kebutuhan petani sekaligus mendukung peningkatan hasil produksi pertanian,” ujar Wono.

BACA JUGA:  Dari Sabang hingga Merauke, 100 Ribu Petani dan Nelayan Sambut Presiden Prabowo di PENAS XVII Gorontalo

Ia menambahkan, keberadaan subsidi pupuk dengan harga yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu petani mengurangi beban biaya produksi di tengah tantangan sektor pertanian saat ini.

Pupuk Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pupuk hingga ke tingkat petani agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan kebutuhan pupuk nasional tetap terpenuhi.

Dengan pasokan yang terjaga dan harga pupuk yang lebih rendah, perusahaan berharap produktivitas pertanian nasional semakin meningkat dan mampu memperkuat program ketahanan pangan pemerintah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru