Stok Beras Bulog Melimpah, ASN hingga TNI-Polri Diusulkan Kembali Terima Natura

SulawesiPos.com — Lonjakan stok beras nasional hingga level tertinggi sepanjang sejarah mendorong Perum Bulog mengusulkan kebijakan baru: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kembali menerima tunjangan beras dalam bentuk natura.

Langkah ini dinilai sebagai strategi cepat untuk menyerap surplus produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan skema pemberian beras kepada aparatur negara sejatinya bukan hal baru.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa lalu dan dinilai efektif dalam mendistribusikan cadangan pangan pemerintah.

“Mumpung beras Bulog itu melimpah, kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu. Jenis berasnya medium,” ujar Rizal di Gudang Bulog di Jakarta Utara, Rabu (6/5/2026).

Dalam konsep yang diusulkan saat ini, ASN, TNI, dan Polri akan memperoleh beras kategori medium. Menurut Rizal, momentum surplus beras harus dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi sekaligus memastikan hasil panen petani terserap optimal.

BACA JUGA: 
Mentan Amran: Stok Beras RI 5.000.198 Ton, Merdeka!

Ia menegaskan, kebijakan ini masih menunggu persetujuan pemerintah. Namun, jika disetujui, program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengelola stok yang terus meningkat.

Mengacu pada definisi Direktorat Jenderal Pajak, natura merupakan bentuk kompensasi non-tunai berupa barang yang diberikan kepada penerima. Dalam konteks ini, beras menjadi bentuk dukungan langsung negara kepada aparatur sekaligus instrumen distribusi pangan.

Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa distribusi beras saat ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif atau pentahelix. Skema ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar penyaluran beras, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata.

Usulan ini muncul di tengah kondisi stok beras Bulog yang mencapai 5,2 juta ton. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus mencerminkan keberhasilan produksi dalam negeri.

BACA JUGA: 
Home Ekonomi Berbasis Data, Ketua Umum APPMBGI: Swasembada Beras 2025 RI Bukan Hasil Keajaiban

Rizal menyebut, kapasitas gudang Bulog kini hampir penuh oleh hasil panen petani nasional. Karena itu, diperlukan terobosan distribusi agar stok tidak menumpuk dan tetap memberi dampak ekonomi bagi petani.

Dengan kombinasi kebijakan distribusi yang adaptif dan kolaborasi multipihak, Bulog optimistis surplus beras dapat dikelola secara efektif, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah dinamika ekonomi.*

SulawesiPos.com — Lonjakan stok beras nasional hingga level tertinggi sepanjang sejarah mendorong Perum Bulog mengusulkan kebijakan baru: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kembali menerima tunjangan beras dalam bentuk natura.

Langkah ini dinilai sebagai strategi cepat untuk menyerap surplus produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan skema pemberian beras kepada aparatur negara sejatinya bukan hal baru.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa lalu dan dinilai efektif dalam mendistribusikan cadangan pangan pemerintah.

“Mumpung beras Bulog itu melimpah, kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu. Jenis berasnya medium,” ujar Rizal di Gudang Bulog di Jakarta Utara, Rabu (6/5/2026).

Dalam konsep yang diusulkan saat ini, ASN, TNI, dan Polri akan memperoleh beras kategori medium. Menurut Rizal, momentum surplus beras harus dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi sekaligus memastikan hasil panen petani terserap optimal.

BACA JUGA: 
Tembus 5 Juta Ton, Stok Beras BULOG Jadi Fondasi Kuat Stabilitas Harga Pangan

Ia menegaskan, kebijakan ini masih menunggu persetujuan pemerintah. Namun, jika disetujui, program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengelola stok yang terus meningkat.

Mengacu pada definisi Direktorat Jenderal Pajak, natura merupakan bentuk kompensasi non-tunai berupa barang yang diberikan kepada penerima. Dalam konteks ini, beras menjadi bentuk dukungan langsung negara kepada aparatur sekaligus instrumen distribusi pangan.

Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa distribusi beras saat ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif atau pentahelix. Skema ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar penyaluran beras, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata.

Usulan ini muncul di tengah kondisi stok beras Bulog yang mencapai 5,2 juta ton. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus mencerminkan keberhasilan produksi dalam negeri.

BACA JUGA: 
Mentan Amran: Stok Beras RI 5.000.198 Ton, Merdeka!

Rizal menyebut, kapasitas gudang Bulog kini hampir penuh oleh hasil panen petani nasional. Karena itu, diperlukan terobosan distribusi agar stok tidak menumpuk dan tetap memberi dampak ekonomi bagi petani.

Dengan kombinasi kebijakan distribusi yang adaptif dan kolaborasi multipihak, Bulog optimistis surplus beras dapat dikelola secara efektif, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah dinamika ekonomi.*

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru