Penulis: Zaqi Ramdhani
Mahasiswa STAI Al-Hidayah Bogor dan Kader KAMMI
SulawesiPos.com – Tulisan Hamdi Putra yang mempertanyakan pertemuan mahasiswa dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, justru menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap relasi mahasiswa dan negara. Seolah setiap dialog dengan pemerintah pasti identik dengan kooptasi gerakan dan hilangnya idealisme.
Padahal mahasiswa tidak dilahirkan hanya untuk berteriak di luar pagar kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan kebijakan negara berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Kami datang bukan untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kami datang membawa keresahan petani. Kami datang membawa laporan lapangan. Kami datang membawa suara daerah yang selama ini sering tenggelam dalam meja birokrasi.
Mahasiswa tidak boleh alergi terhadap ruang dialog. Sebab keberanian mahasiswa bukan hanya diuji saat berteriak di jalanan, tetapi juga saat mampu menyampaikan kritik secara langsung di hadapan penguasa.
Gerakan yang matang bukan gerakan yang sibuk membangun kecurigaan, melainkan gerakan yang mampu memastikan negara bekerja untuk rakyat.
Sayangnya, Hamdi Putra lebih sibuk membangun asumsi tentang “bohir mobilisasi” dibanding membahas substansi persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Energi kritik diarahkan untuk mencurigai mahasiswa, bukan untuk menguliti mafia pupuk, permainan distribusi pangan, atau kelangkaan komoditas yang nyata dirasakan petani.
Ironisnya, ada pihak yang begitu sibuk menghitung ongkos perjalanan mahasiswa, tetapi tidak pernah serius menghitung kerugian petani akibat distribusi pupuk yang bermasalah dan praktik mafia pangan yang berlangsung bertahun-tahun.
Kecurigaan politik dijadikan panggung, sementara penderitaan petani justru nyaris tidak mendapat perhatian yang sama besar.
Jika mahasiswa datang lalu diam, itu masalah. Jika mahasiswa datang lalu memuji tanpa kritik, itu juga masalah. Tetapi ketika mahasiswa datang membawa laporan konkret tentang dugaan permainan pupuk di Bima dan kelangkaan bawang putih di Sumatera Utara, lalu pemerintah merespons cepat dengan tindakan tegas, mengapa justru itu yang dipersoalkan?
Kami juga tidak sedang membangun kultus individu terhadap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dukungan kami bukan dukungan membabi buta. Dukungan kami bersyarat, yakni selama keberpihakan terhadap petani tetap menjadi arah utama kebijakan.
Kami sepakat dengan pernyataan Menteri Amran bahwa: “Salah dalam kebijakan bisa lebih sakit daripada korupsi.”
Kalimat ini penting. Sebab banyak petani menderita bukan hanya karena praktik korupsi, tetapi juga karena kebijakan yang salah arah, distribusi pupuk yang kacau, impor yang tidak terkendali, hingga pembiaran mafia pangan bermain di tengah lemahnya pengawasan negara.
Karena itu, ketika dalam forum kami melaporkan dugaan permainan pupuk di Bima dan persoalan kelangkaan bawang putih di Sumatera Utara, kami mengapresiasi respons cepat Menteri Amran yang langsung memerintahkan pelaporan dan tindakan tegas tanpa kompromi hingga pencabutan izin usaha. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap mafia pangan yang menyengsarakan petani dan rakyat kecil.
Tetapi apresiasi tidak berarti kehilangan daya kritis. Jika suatu hari Menteri Amran melahirkan kebijakan yang keliru, merugikan petani, atau melukai kepentingan rakyat, maka kami akan berdiri di barisan paling depan untuk mengkritiknya. Tidak ada loyalitas kepada jabatan. Loyalitas kami hanya kepada rakyat, petani, dan masa depan Indonesia.
Inilah semangat gerakan mahasiswa yang sesungguhnya. Kritis tanpa kebencian. Dekat tanpa tunduk. Bersinergi tanpa kehilangan independensi.
Indonesia tidak akan maju jika mahasiswa dan pemerintah terus dipertentangkan secara permanen. Bangsa ini membutuhkan kolaborasi yang sehat antara energi muda dan pengambil kebijakan.
Ketika negara membuka ruang dialog dan mahasiswa hadir membawa data serta keberanian moral, maka yang lahir bukan kooptasi, melainkan pengawasan demokratis untuk kepentingan nasional.
Hari ini pertanian bukan sekadar isu sektor. Pertanian adalah soal kedaulatan bangsa. Soal kemampuan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri di tengah ancaman krisis pangan dunia. Karena itu, ketika mahasiswa bergerak mengawal pertanian, yang sedang diperjuangkan bukan citra seorang menteri, tetapi kejayaan Indonesia dan kehormatan Merah Putih.
