SulawesiPos.com – Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menggelar Gerakan Pencegahan Stunting di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang dipimpin Kepala Dinas Aulia Arsyad itu diarahkan pada penguatan pemahaman keluarga tentang pangan bergizi, beragam, dan seimbang, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (@dppkotamakassar). Dalam keterangan unggahan, kegiatan itu disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota untuk mencegah stunting melalui ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung upaya pencegahan stunting melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi keluarga,” tulis akun resmi tersebut.
Dinas Pertanian Masuk dalam Intervensi Gizi
Aulia Arsyad memimpin kegiatan itu dengan didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Lurah Tidung. Namun, unggahan resmi belum merinci bentuk intervensi yang diberikan kepada warga, jumlah peserta, maupun indikator hasil kegiatan di tingkat kelurahan.
Dinas menyatakan pendekatan pangan bergizi menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak serta membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Posisi Dinas Perikanan dan Pertanian dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa pencegahan stunting tidak hanya ditempatkan sebagai urusan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pangan keluarga.
Nutrisionis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Sitti Rahmatiah sebelumnya mengingatkan, “Penanganan stunting ini tidak bisa hanya dari sektor kesehatan.”
Menurut Sitti, intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah, dan imunisasi perlu berjalan bersama intervensi sensitif, termasuk sanitasi serta akses sosial dan ekonomi.
Makassar Siapkan Rumah Gizi di 153 Kelurahan
Kegiatan di Tidung berlangsung ketika Pemerintah Kota Makassar mendorong pembentukan rumah gizi dan dapur B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman di 153 kelurahan. Program tersebut dibahas dalam kegiatan penanganan masalah gizi di Puskesmas Maccini Sombala pada 2 November 2026.
Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa Munafri menyebut penguatan rumah gizi perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lain. Pada tahap awal, pendampingan yang diberitakan pemerintah kota mencakup keluarga dengan balita dan ibu hamil yang membutuhkan intervensi gizi.
Makassar juga sedang memperkuat dasar kebijakan penurunan stunting. JDIH Kota Makassar mencatat Bappeda menggelar pembahasan revisi peraturan wali kota tentang percepatan penurunan stunting pada Agustus 2026.
Tantangan Data dan Pencegahan dari Hulu
RRI melaporkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menyebut tren stunting dalam pemantauan bulanan menunjukkan penurunan, tetapi pemerintah masih menunggu survei resmi untuk gambaran terkini. Data bulanan tersebut dihimpun melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Data prevalensi perlu dibaca berdasarkan sumber dan metode pengukuran. Dokumen perencanaan Makassar yang mengutip SSGI mencatat prevalensi stunting kota sebesar 22,9 persen pada 2024, sedangkan data e-PPGBM memiliki cakupan dan metode pencatatan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan langsung tanpa penjelasan.
Di tingkat provinsi, prevalensi stunting Sulawesi Selatan berdasarkan SSGI 2024 tercatat 23,3 persen, turun dari 27,4 persen pada 2023, menurut laporan pemerintah dan ANTARA. Angka itu masih menjadi dasar perlunya intervensi lintas sektor yang berkelanjutan.
Sitti menekankan pencegahan perlu dimulai sejak sebelum kehamilan dan tidak menunggu anak lahir. Keluarga juga didorong memanfaatkan pangan lokal, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan daun kelor, dengan tetap memperhatikan keberagaman makanan serta sumber protein hewani.
Gerakan di Kelurahan Tidung menjadi salah satu kegiatan lokal yang menghubungkan edukasi gizi, ketahanan pangan, dan penguatan peran keluarga. Pemerintah Kota Makassar belum mempublikasikan hasil pengukuran dampak khusus dari kegiatan tersebut.


