SulawesiPos.com – Jalan H.M. Dg Patompo di kawasan Tanjung Bunga menyimpan dua lapis sejarah Kota Makassar: penghormatan kepada wali kota yang menggagas pemberantasan 3K dan Kota Lima Dimensi, serta pertumbuhan koridor pesisir yang dibangun sebagai Jalan Metro Tanjung Bunga.
Satu dekade setelah Pemkot mengumumkan perubahan nama pada 2016, sebutan lama tetap kuat dalam percakapan warga dan alamat usaha.
Nama ruas tersebut diambil dari Kolonel (Purn.) Haji Muhammad Daeng Patompo, Wali Kota Makassar yang memimpin selama sekitar 13 tahun pada 1965–1978.
Masa kepemimpinannya melintasi perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang pada 1971.
Patompo dikenang melalui program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan.
Program itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga melalui lapangan kerja, perumahan, air dan listrik, pendidikan dan kesehatan, perhubungan, serta hiburan dan olahraga.
Ia juga mencanangkan Makassar sebagai Kota Lima Dimensi: kota dagang, budaya, industri, pendidikan, dan pariwisata.
Wartawan senior M. Dahlan Abubakar mencatat Patompo menolak ketika disamakan dengan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
“Patompo tidak pernah mau menerima julukan bahwa dirinya adalah Ali Sadikin-nya Makassar. Tetapi justru selalu bangga dengan mengatakan bahwa Ali Sadikin adalah Patompo-nya Jakarta,” tulis Dahlan dalam catatannya mengenai mantan wali kota tersebut.
Selama periode Patompo, wilayah Makassar diperluas dari sekitar 25 kilometer persegi menjadi sekitar 175 kilometer persegi.
Sebagian wilayah Gowa dan Maros, serta sejumlah pulau yang sebelumnya masuk Pangkep, dimasukkan ke wilayah kota melalui perubahan administratif pada 1971.
Jejak pembangunan Patompo juga terlihat pada Tanggul Patompo untuk mengendalikan luapan Sungai Jeneberang, Kompleks Patompo yang lahir dari penataan permukiman, serta rencana pengembangan kawasan Panakkukang sebagai pusat kota baru.
Gerakan Masuk Kampung menjadi pendekatan untuk membuka isolasi permukiman pinggiran dan menghubungkannya dengan pusat kota.
Sejumlah catatan sejarah menyebut program itu kemudian mendapat dukungan lembaga pembiayaan internasional dan menjadi rujukan pembangunan kampung di daerah lain.
Pendanaan pembangunan pada masa Patompo tidak lepas dari kontroversi.
Pemerintah kota melegalkan lotre totalisator atau lotto untuk menambah pendapatan, lalu menggunakan sebagian hasilnya bagi pembangunan fasilitas publik, termasuk sekolah dasar.
Jalan Metro Dibangun saat Tanjung Bunga Berubah
Ruas yang kemudian memakai nama H.M. Dg Patompo berkembang pada periode yang berbeda dari masa kepemimpinannya.
Kawasan Tanjung Bunga sebelumnya didominasi tambak, lahan kosong, permukiman nelayan, dan akses terbatas menuju pusat Makassar.
PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation dibentuk pada 1991 dengan keterlibatan pemerintah daerah dan investasi swasta.
Pengembangan kawasan berlangsung pada akhir Orde Baru, sedangkan Jalan Metro Tanjung Bunga sepanjang sekitar enam kilometer dibangun pada 1997.
Jalan tersebut menjadi salah satu penggerak perubahan Tanjung Bunga menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan pariwisata.
Pusat perbelanjaan, kawasan hiburan, perumahan, serta fasilitas komersial kemudian tumbuh di sepanjang koridor pesisir itu.
Associate Director PT GMTD Tbk Eka Firman mengatakan pengembang mulai membangun klaster hunian dan fasilitas penunjang setelah perusahaan berubah status pada 1998.
“Setelah berubah menjadi PT GMTD, kami langsung mengeksekusi pembangunan cluster pertama, yaitu Taman Toraja dan Taman Losari pada tahun 1998. Agar layak huni, maka kami menyediakan beragam fasilitas,” kata Eka.
Pemkot Umumkan Nama H.M. Dg Patompo pada 2016
Pemerintah Kota Makassar pada September 2016 mengumumkan pengambilalihan Jalan Metro Tanjung Bunga sebagai fasilitas umum dan rencana penggunaan nama Jalan H.M. Dg Patompo.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Makassar saat itu, Ahmad Kafrawi, mengatakan langkah tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 mengenai penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah.
“Kami sudah lama harapkan pihak GMTD untuk menyerahkan tapi dia tidak beritikad baik kepada kami,” kata Ahmad Kafrawi, Senin (19/9/2016).
Pemkot kemudian memasang papan pengumuman untuk menyatakan penguasaan jalan dan mengenalkan nama Dg Patompo kepada masyarakat.
“Alhamdulillah sudah sehari papan ini dipasang, namun tidak ada yang komplain atau keberatan. Artinya ini disepakati,” ujar Ahmad Kafrawi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Makassar Muh Mario ketika itu menyatakan pemasangan papan nama jalan akan dikoordinasikan dengan pengembang.
“Saya akan jadwal dulu pertemuan bersama GMTD, baru saya pasang papan nama jalan,” kata Mario.
Dua Nama Bertahan di Ruang Publik
Penggunaan nama baru tidak serta-merta menghapus sebutan Metro Tanjung Bunga. Laporan pada Maret 2017 mencatat Pemkot mengklaim ruas itu telah berganti nama menjadi Jalan H.M. Dg Patompo, sedangkan pengembang dan masyarakat masih memakai nama lama.
Kepala Dinas Perhubungan Makassar Mario Said pada Oktober 2017 mengakui sejumlah nama jalan baru belum melekat karena warga terbiasa dengan sebutan lama dan sosialisasi melibatkan banyak pihak.
“Kita cuma menyediakan papan nama jalan saja, kalau sosialisasi bukan kami. Ada pihak lain termasuk lurah dan camat,” ujar Mario Said.
Nama H.M. Dg Patompo kini digunakan dalam sejumlah alamat resmi dan komersial.
Namun, Metro Tanjung Bunga tetap muncul pada penunjuk lokasi, promosi kawasan, dan percakapan sehari-hari, membuat satu koridor di pesisir Makassar itu dikenal melalui dua nama.
Bagian bahan yang menyebut Daeng Menambon tidak dimasukkan karena tokoh tersebut merupakan bangsawan Bugis abad ke-18 dan tidak berkaitan langsung dengan H.M. Dg Patompo maupun sejarah penamaan jalan ini.
