SulawesiPos.com – Antrean panjang kendaraan diesel di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, mulai menjadi perhatian pelaku usaha transportasi.
Kelangkaan solar dinilai bukan lagi sekadar persoalan pengisian bahan bakar, tetapi berpotensi mengganggu ritase truk, memperlambat distribusi barang, hingga menekan biaya logistik.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU 74.901.04 Jalan Tentara Pelajar dan SPBU 74.901.09 Jalan Andalas.
Antrean kendaraan angkutan juga terlihat di sejumlah SPBU sepanjang jalur poros Maros-Pangkep.
Bagi perusahaan angkutan, waktu yang habis untuk mengantre solar berarti hilangnya kesempatan kendaraan untuk melakukan perjalanan berikutnya.
Ketika satu truk tertahan berjam-jam di SPBU, kapasitas distribusi dalam sehari otomatis ikut berkurang.
Ketua Karateker APTRINDO Sulawesi Selatan, Salahuddin Kasim, S.E., M.M., mengatakan persoalan ketersediaan solar harus dilihat lebih luas karena berkaitan langsung dengan kelancaran rantai pasok dan perputaran ekonomi daerah.
“Ini bukan lagi sekadar soal sopir truk mengantri solar. Kalau kendaraan angkutan berhenti terlalu lama, barang ikut berhenti. Kalau distribusi barang terganggu, dampaknya bisa masuk ke banyak sektor dan pada akhirnya masyarakat juga yang menanggung,” ujar Salahuddin, dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, posisi Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sangat strategis sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Indonesia Timur.
Pergerakan barang dari pelabuhan, kawasan industri, gudang distributor hingga ke berbagai kabupaten sangat bergantung pada kelancaran transportasi darat.
Karena itu, gangguan operasional kendaraan angkutan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha dan sopir truk, tetapi dapat merembet ke sektor distribusi dan konsumen.
“Yang paling langsung tentu sektor transportasi dan logistik. Waktu tunggu yang panjang meningkatkan biaya operasional karena kendaraan, sopir, dan aset perusahaan tidak dapat bekerja secara optimal,” katanya.
Ritase Berkurang, Biaya Operasional Membengkak
Antrean solar yang berlangsung berjam-jam membuat kendaraan kehilangan waktu produktif.
Dalam kondisi normal, satu kendaraan dapat menyelesaikan beberapa perjalanan dalam sehari. Namun, waktu tersebut bisa tergerus hanya untuk mendapatkan BBM.
“Dalam bisnis angkutan, waktu adalah biaya. Kendaraan yang seharusnya jalan tetapi harus berhenti berjam-jam di SPBU tentu menimbulkan kerugian.
Ini belum menghitung biaya sopir, maintenance, penyusutan kendaraan dan kehilangan kesempatan mendapatkan ritase berikutnya,” jelasnya.
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, biaya operasional pengusaha angkutan dapat meningkat.
Pada tahap berikutnya, kenaikan biaya logistik berpotensi memengaruhi tarif jasa angkutan dan harga barang yang diterima masyarakat.
Salahuddin juga menyoroti distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Barang yang masuk melalui pelabuhan dan pusat distribusi Makassar membutuhkan kendaraan untuk kemudian dikirim ke pasar maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang harus diangkut dari daerah produksi menuju pusat perdagangan maupun industri pengolahan.
Jika transportasi terganggu, rantai pasok menjadi lebih panjang dan tidak efisien.
“Jangan sampai persoalan BBM baru dianggap serius setelah harga barang naik atau pasokan di pasar terganggu. Pencegahan jauh lebih murah daripada mengatasi dampaknya setelah terjadi,” tegasnya.
Bisa Merembet ke Pelabuhan dan Industri
Tak hanya distribusi barang dan aktivitas pasar, kelancaran operasional pelabuhan dan industri juga dinilai berpotensi terdampak.
Makassar merupakan salah satu simpul utama pergerakan barang di kawasan Indonesia Timur.
Arus kontainer dan barang dari pelabuhan menuju gudang, kawasan industri, maupun daerah tujuan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan kendaraan angkutan.
APTRINDO Sulsel menilai kondisi tersebut dapat menciptakan efek domino. Persoalan akses solar dapat membuat operasional truk terganggu, distribusi terlambat, biaya logistik meningkat, hingga pada akhirnya berpotensi berdampak kepada konsumen.
APTRINDO memahami bahwa dari sisi penyedia BBM, ketersediaan stok secara keseluruhan dapat dinyatakan mencukupi.
Namun, menurut Salahuddin, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok.
Persoalan utama, kata dia, adalah akses kendaraan terhadap BBM, terutama pada titik-titik yang menjadi konsentrasi kendaraan angkutan.
“Yang kami persoalkan bukan hanya berapa banyak stok yang tersedia. Pertanyaan kami adalah apakah BBM tersebut bisa diakses oleh kendaraan angkutan pada saat dibutuhkan tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre?” ujarnya.
Karena itu, indikator kelancaran distribusi BBM menurut dia seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah stok, tetapi juga dari kemudahan akses dan ketepatan distribusinya.
Dengan posisi Makassar sebagai pintu masuk dan jalur distribusi barang di kawasan Indonesia Timur, APTRINDO berharap persoalan antrean solar dapat segera mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas terhadap rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
