Antrean Solar Mengular, APTRINDO Sulsel Khawatir Distribusi Barang Tersendat

“Dalam bisnis angkutan, waktu adalah biaya. Kendaraan yang seharusnya jalan tetapi harus berhenti berjam-jam di SPBU tentu menimbulkan kerugian.

Ini belum menghitung biaya sopir, maintenance, penyusutan kendaraan dan kehilangan kesempatan mendapatkan ritase berikutnya,” jelasnya.

Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, biaya operasional pengusaha angkutan dapat meningkat.

Pada tahap berikutnya, kenaikan biaya logistik berpotensi memengaruhi tarif jasa angkutan dan harga barang yang diterima masyarakat.

Salahuddin juga menyoroti distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok.

Barang yang masuk melalui pelabuhan dan pusat distribusi Makassar membutuhkan kendaraan untuk kemudian dikirim ke pasar maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang harus diangkut dari daerah produksi menuju pusat perdagangan maupun industri pengolahan.

Jika transportasi terganggu, rantai pasok menjadi lebih panjang dan tidak efisien.

“Jangan sampai persoalan BBM baru dianggap serius setelah harga barang naik atau pasokan di pasar terganggu. Pencegahan jauh lebih murah daripada mengatasi dampaknya setelah terjadi,” tegasnya.

BACA JUGA:  IESR: WFH Efektif Tekan BBM, Tapi Bukan Solusi Utama Krisis Energi

Bisa Merembet ke Pelabuhan dan Industri

Tak hanya distribusi barang dan aktivitas pasar, kelancaran operasional pelabuhan dan industri juga dinilai berpotensi terdampak.

Makassar merupakan salah satu simpul utama pergerakan barang di kawasan Indonesia Timur.

Arus kontainer dan barang dari pelabuhan menuju gudang, kawasan industri, maupun daerah tujuan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan kendaraan angkutan.

APTRINDO Sulsel menilai kondisi tersebut dapat menciptakan efek domino. Persoalan akses solar dapat membuat operasional truk terganggu, distribusi terlambat, biaya logistik meningkat, hingga pada akhirnya berpotensi berdampak kepada konsumen.

APTRINDO memahami bahwa dari sisi penyedia BBM, ketersediaan stok secara keseluruhan dapat dinyatakan mencukupi.

Namun, menurut Salahuddin, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok.

Persoalan utama, kata dia, adalah akses kendaraan terhadap BBM, terutama pada titik-titik yang menjadi konsentrasi kendaraan angkutan.

“Dalam bisnis angkutan, waktu adalah biaya. Kendaraan yang seharusnya jalan tetapi harus berhenti berjam-jam di SPBU tentu menimbulkan kerugian.

Ini belum menghitung biaya sopir, maintenance, penyusutan kendaraan dan kehilangan kesempatan mendapatkan ritase berikutnya,” jelasnya.

Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, biaya operasional pengusaha angkutan dapat meningkat.

Pada tahap berikutnya, kenaikan biaya logistik berpotensi memengaruhi tarif jasa angkutan dan harga barang yang diterima masyarakat.

Salahuddin juga menyoroti distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok.

Barang yang masuk melalui pelabuhan dan pusat distribusi Makassar membutuhkan kendaraan untuk kemudian dikirim ke pasar maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang harus diangkut dari daerah produksi menuju pusat perdagangan maupun industri pengolahan.

Jika transportasi terganggu, rantai pasok menjadi lebih panjang dan tidak efisien.

“Jangan sampai persoalan BBM baru dianggap serius setelah harga barang naik atau pasokan di pasar terganggu. Pencegahan jauh lebih murah daripada mengatasi dampaknya setelah terjadi,” tegasnya.

BACA JUGA:  Harga BBM Tak Naik, DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

Bisa Merembet ke Pelabuhan dan Industri

Tak hanya distribusi barang dan aktivitas pasar, kelancaran operasional pelabuhan dan industri juga dinilai berpotensi terdampak.

Makassar merupakan salah satu simpul utama pergerakan barang di kawasan Indonesia Timur.

Arus kontainer dan barang dari pelabuhan menuju gudang, kawasan industri, maupun daerah tujuan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan kendaraan angkutan.

APTRINDO Sulsel menilai kondisi tersebut dapat menciptakan efek domino. Persoalan akses solar dapat membuat operasional truk terganggu, distribusi terlambat, biaya logistik meningkat, hingga pada akhirnya berpotensi berdampak kepada konsumen.

APTRINDO memahami bahwa dari sisi penyedia BBM, ketersediaan stok secara keseluruhan dapat dinyatakan mencukupi.

Namun, menurut Salahuddin, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok.

Persoalan utama, kata dia, adalah akses kendaraan terhadap BBM, terutama pada titik-titik yang menjadi konsentrasi kendaraan angkutan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru