Melalui struktur tanggap darurat, seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu sistem koordinasi. Dengan demikian, sumber daya dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan di setiap wilayah.
“Air adalah kebutuhan paling dasar. Karena itu negara harus hadir ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Kita bergerak bersama agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tegasnya.
BPBD Kota Makassar akan terus memperbarui data selama masa tanggap darurat. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas distribusi air bersih dan pengerahan sumber daya.
BPBD Makassar Tegaskan Rakor Bukan Seremonial
Pemerintah Kota Makassar menegaskan koordinasi penanganan kekeringan tidak berhenti pada rapat.
Kolaborasi antara pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanganan serta memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Dengan 47.252 warga yang telah tercatat terdampak, pemerintah memastikan penanganan akan terus diarahkan pada percepatan distribusi air bersih dan pengerahan kekuatan ke wilayah yang paling membutuhkan.
