SulawesiPos.com – Sebanyak 47.252 warga Kota Makassar terdampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Makassar kini memperkuat penanganan darurat dengan mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat.
Data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026 mencatat kekeringan telah berdampak terhadap 13.929 kepala keluarga atau 47.252 jiwa.
Dampak kekeringan tersebar di enam kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, yakni 14.787 jiwa. Selanjutnya Tallo dengan 10.672 jiwa dan Tamalanrea sebanyak 9.947 jiwa.
Penanganan kondisi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
Rapat tersebut diarahkan untuk memastikan koordinasi lintas sektor segera diwujudkan dalam operasi lapangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan respons terpadu karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
“Dalam kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan. Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya rapat, tetapi seberapa cepat air sampai kepada masyarakat,” katanya.
Distribusi Air Bersih Jadi Prioritas
Operasi darurat pemerintah difokuskan pada distribusi air bersih, penempatan tandon di wilayah terdampak, serta penguatan dukungan lintas sektor.
Dukungan tersebut mencakup pelayanan kesehatan hingga mitigasi risiko kebakaran yang berpotensi meningkat selama periode kekeringan.
Pemkot Makassar juga memetakan kekuatan yang dapat dikerahkan setiap stakeholder, mulai dari mobil tangki, sumber air, tandon, armada distribusi, personel, tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional dan logistik.
Sejauh ini, BPBD telah menempatkan puluhan tandon di sejumlah wilayah terdampak.
Sebanyak 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, delapan tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
Distribusi bantuan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil asesmen serta perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita ingin jelas siapa berbuat apa, berapa kekuatan yang bisa digerakkan dan wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah rakor ini, orientasinya adalah operasi lapangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD.
Kelompok Rentan Jadi Perhatian
Selain memastikan ketersediaan air bersih, Pemkot Makassar juga mengantisipasi dampak lanjutan akibat kekeringan, khususnya gangguan kesehatan.
Perhatian diberikan kepada kelompok rentan, termasuk balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Melalui struktur tanggap darurat, seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu sistem koordinasi. Dengan demikian, sumber daya dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan di setiap wilayah.
“Air adalah kebutuhan paling dasar. Karena itu negara harus hadir ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Kita bergerak bersama agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tegasnya.
BPBD Kota Makassar akan terus memperbarui data selama masa tanggap darurat. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas distribusi air bersih dan pengerahan sumber daya.
BPBD Makassar Tegaskan Rakor Bukan Seremonial
Pemerintah Kota Makassar menegaskan koordinasi penanganan kekeringan tidak berhenti pada rapat.
Kolaborasi antara pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanganan serta memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Dengan 47.252 warga yang telah tercatat terdampak, pemerintah memastikan penanganan akan terus diarahkan pada percepatan distribusi air bersih dan pengerahan kekuatan ke wilayah yang paling membutuhkan.
