SulawesiPos.com – Aksi unjuk rasa Badko HMI Sulsel di Fly Over Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (15/6/2026), nyaris ricuh setelah seorang pengendara motor diduga menerobos barisan massa. Pengendara itu terjatuh dan sempat menjadi sasaran amarah peserta aksi sebelum sejumlah massa lain menghalau keributan.
Aksi unjuk rasa Badko HMI Sulsel di kawasan Fly Over Jalan AP Pettarani, Makassar, diwarnai insiden yang nyaris memicu kericuhan.
Berdasarkan unggahan akun Instagram kulitintamks, kejadian bermula saat seorang pengendara motor diduga nekat menerobos barisan massa aksi yang sedang berada di lokasi.
Pengendara tersebut kemudian terjatuh. Situasi sempat memanas karena sejumlah peserta aksi disebut meluapkan amarah kepada pengendara itu.
Namun, dugaan pengeroyokan dapat dicegah setelah beberapa massa lainnya segera menghalau dan meredam situasi di lokasi.
Insiden tersebut terjadi di tengah aksi bertajuk Reformasi Jilid II. Massa Badko HMI Sulsel menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum mampu menjawab persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Massa Cegah Kericuhan Meluas
Meski sempat memanas, situasi tidak berkembang menjadi kericuhan besar. Sejumlah peserta aksi disebut bergerak cepat menghalau massa yang tersulut emosi.
Langkah itu membuat dugaan pengeroyokan terhadap pengendara dapat dicegah. Pengendara yang terjatuh tidak dibiarkan menjadi sasaran amarah lebih lanjut.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas saat aksi unjuk rasa berlangsung, terutama di titik padat seperti Jalan AP Pettarani.
Aksi Reformasi Jilid II di Makassar
Aksi Badko HMI Sulsel tersebut membawa tajuk Reformasi Jilid II. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional, khususnya kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Isu ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
