SulawesiPos.com — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan diprediksi bakal berlangsung dalam tensi tinggi. Polarisasi ekstrem kini mulai terbentuk, membelah garis kepentingan antara elite DPP (Pusat) dan aspirasi akar rumput di tingkat DPD II (Kabupaten/Kota) se-Sulsel. Jika tidak dimitigasi dengan cepat, partai berlambang pohon beringin ini terancam menghadapi gelombang migrasi kader secara besar-besaran.
Analisis tajam ini dikemukakan oleh Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), DR Andi Ali Armunanto. Saat ditemui SulawesiPos, di sela pengukuhan pengurus Ikatan Alumni Ilmu Politik Unhas, di Hotel Dalton, Minggu (14/6/2026), Ali mengungkap sejumlah tanda-tanda benturan itu makin nyata di permukaan.
Polarisasi Ekstrem: Keinginan Pusat Menabrak Arus Bawah
Andi Ali Armunanto menilai, saat ini telah terbentuk pemilahan yang sangat ekstrem di internal Golkar Sulsel. Di satu sisi, arus bawah yang diwakili oleh mayoritas pemilik suara di tingkat daerah memberikan sinyal dukungan kuat kepada Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengantongi surat dukungan dari 21 Ketua DPD II se-Sulsel, seperti yang disebutkan Ketua DPD II Golkar Gowa, Ambas Syam, yang menegaskan dukungannya ke Munafri, meskipun berbeda haluan dengan DPP Golkar.
Namun di sisi lain, narasi yang berkembang di media justru memunculkan dua nama calon yang disebut-sebut telah mengantongi “restu” dari pusat. Dua nama yang disebut-sebut sudah mengantongi diskresi ketua umum, yaitu Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, dan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
“Ini mengindikasikan bahwa keputusan pusat mau dipaksakan untuk dijalankan di daerah. Akibatnya, berkembang dua kubu ekstrem yang akan sangat memengaruhi atmosfer Musda karena ada usaha perlawanan dari bawah,” ujar Andi Ali.
Menurut Doktor Ilmu Politik jebolan UGM ini, jika DPP memaksakan kehendak—misalnya melalui pemberian diskresi untuk memuluskan langkah calon tertentu demi aklamasi—maka figur tersebut akan langsung berhadapan dengan tembok kokoh 21 DPD II yang saat ini masih solid.
“Kalau dipaksakan, prosesnya bisa deadlock atau kacau karena ada penolakan hasil Musda secara terbuka,” tambahnya.
Ancaman Eksodus Besar: Mengulang Preseden IAS, Diincar NasDem dan PSI
Dilema ini bukan tanpa risiko geopolitik bagi Golkar. Andi Ali mengingatkan bahwa sejarah kelam perpecahan Golkar Sulsel sangat mungkin terulang kembali. Ia merefleksikan kasus hengkangnya IAS di masa lalu, di mana gerbong kader berkualitas Golkar ikut bermigrasi ke Demokrat.
Saat ini, situasinya jauh lebih berbahaya. Partai politik lain seperti NasDem dan PSI tengah mengintip peluang di tengah riak Musda Golkar. NasDem memiliki keterikatan isu yang kuat dengan Sulsel dan selalu siap menampung tokoh potensial, sementara PSI sedang bergerak agresif merekrut figur-figur berpengalaman. Kader Golkar yang terkenal matang dalam sistem kaderisasi jelas menjadi incaran utama.
“Jika aspirasi daerah tidak didengarkan dan pusat gagal menyelaraskan kepentingannya dengan tuntutan bawah, skenario terburuknya adalah migrasi besar-besaran kader ke NasDem dan PSI. Presedennya sudah ada saat kasus Pak IAS dulu, dan konteksnya kurang lebih sama dengan sekarang,” tegas pengamat politik Unhas ini.
Pertaruhan Pemilu 2029: Posisi Golkar di Ujung Tanduk
Bagi Golkar Sulsel, salah memilih nahkoda atau gagal meredam konflik internal bisa berdampak fatal pada jangka panjang. Berkaca pada hasil pemilu terakhir, Golkar Sulsel berada di posisi ketiga dalam perolehan suara keseluruhan, meski masih mampu mengamankan peringkat kedua untuk jumlah kursi.
Posisi ini dinilai sangat rawan tergerus pada Pemilu 2029 jika gelombang eksodus kader benar-benar terjadi.
Rekomendasi: Konsolidasi Dini, Jangan Tunggu Musda Dimulai
Sebagai solusi konkret, DR Andi Ali Armunanto menyarankan agar elite penentu kebijakan tidak bersikap kaku dan menunggu hingga hari-H pelaksanaan Musda untuk bernegosiasi.
“Konsolidasi harus dimulai dari sekarang, dari awal. Jangan tunggu Musda dimulai karena situasinya pasti sudah kaku,” sarannya.
Pusat harus datang dengan formula kompromi atau “tawaran menarik” yang bisa mengakomodasi kepentingan DPD II, sehingga penunjukan ketua baru tidak menyisakan luka politik yang berujung pada pengosongan barisan kader beringin di Sulawesi Selatan.
