SulawesiPos.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait tidak lolosnya salah satu siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, meski sebelumnya disebut masuk tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka nasional perwakilan Sulawesi Selatan.
“Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri melalui keterangannya di Makassar, Rabu.
Dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, nama Cathlyn Yvaine Lesmana tidak tercantum. Situasi ini pun memantik perhatian publik dan beragam respons warganet yang mempertanyakan keterbukaan mekanisme penilaian.
Menanggapi dinamika tersebut, Munafri menyatakan keprihatinannya sebagai kepala daerah terhadap kondisi yang dialami peserta asal Makassar. Ia berharap seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua peserta.
Meski mengaku tidak mengetahui secara rinci proses penilaian di tingkat provinsi, Munafri menilai informasi yang berkembang mengenai adanya reposisi peserta patut menjadi perhatian.
“Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi. Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambung Munafri.
Mental Peserta Jadi Perhatian
Menurut Munafri, aspek terpenting yang harus dijaga adalah kondisi mental dan semangat para peserta Paskibraka yang telah melalui seluruh rangkaian seleksi dengan perjuangan panjang.
“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan proses pembinaan serta pengiriman delegasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah peserta mengikuti seleksi di tingkat provinsi, kewenangan penilaian sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi provinsi.
Munafri berharap, hasil pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat dinilai secara objektif dan profesional dalam setiap tahapan seleksi.
