Leonardi Minta Jokowi Jadi Saksi Mahkota di Kasus Satelit Kemhan Rp306 Miliar

SulawesiPos.com – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Leonardi, meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan yang tengah berlangsung.

Permintaan itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Leonardi yang mendatangi Solo untuk menyerahkan surat secara langsung kepada Jokowi.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mengatakan pihaknya meminta kehadiran Jokowi dalam sidang koneksitas yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

”Kami mengajukan undangan permohonan sebagai saksi di persidangan koneksitas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kami juga menyampaikan kronologis kenapa beliau kami surati datang ke sini,” kata Rinto, dikutip dari JawaPos, Selasa (26/5/2026).

Selain Jokowi, tim hukum Leonardi juga meminta kehadiran Ryamizard Ryacudu sebagai saksi.

”Kami juga sudah melakukan penyuratan ke ketua pengadilan untuk menghadirkan saksi Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu,” ujarnya.

Menurut Rinto, kehadiran Jokowi dianggap penting karena saat menjabat presiden, ia disebut pernah memberikan arahan terkait penyelamatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur dalam rapat terbatas pada awal Desember 2015.

BACA JUGA: 
Jokowi Sebut PSI Masa Depan Indonesia, Tekankan Struktur Hingga Akar Rumput

Pihak kuasa hukum mengklaim memiliki dokumen yang menunjukkan adanya instruksi tersebut.

”Dalam arahan tersebut laksanakan dan selamatkan. Kami punya dokumennya,” ucap Rinto.

Surat tersebut sebelumnya sempat hendak disampaikan langsung di kediaman Jokowi di Solo. Namun, karena tidak bertemu secara langsung, surat akhirnya dititipkan melalui Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kuasa Hukum Sebut Leonardi Tak Terima Keuntungan Pribadi

Dalam perkara ini, Leonardi bersama dua terdakwa lain didakwa merugikan keuangan negara hingga USD 21 juta atau lebih dari Rp306 miliar.

Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dari proyek pengadaan satelit tersebut.

”Tidak terdapat fakta bahwa klien kami menerima uang, komisi, fee, gratifikasi, atau keuntungan pribadi serupiahpun dari proyek satelit komunikasi pertahanan tersebut,” jelasnya.

Rinto mengatakan kehadiran Jokowi dibutuhkan agar majelis hakim dapat memahami konteks kebijakan negara yang menjadi latar belakang tindakan terdakwa.

”Atas dasar itulah, kehadiran Jokowi baik sebagai saksi mahkota menjadi sangat penting, bukan untuk menarik beliau ke dalam polemik hukum, melainkan untuk membantu majelis hakim memahami secara terang posisi kebijakan presiden, urgensi penyelamatan slot orbit 123° BT, serta konteks objektif yang melatarbelakangi tindakan pejabat pelaksana di bawah struktur pemerintahan,” bebernya.

BACA JUGA: 
Jokowi Sebut Target PSI Ambisius, Strategi 10 Juta KTA Jadi Langkah Awal

Slot orbit 123 derajat Bujur Timur sendiri disebut sebagai aset strategis yang memiliki fungsi penting dalam komunikasi pertahanan, maritim, operasi militer, penanggulangan bencana, hingga layanan komunikasi nasional.

SulawesiPos.com – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Leonardi, meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan yang tengah berlangsung.

Permintaan itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Leonardi yang mendatangi Solo untuk menyerahkan surat secara langsung kepada Jokowi.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mengatakan pihaknya meminta kehadiran Jokowi dalam sidang koneksitas yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

”Kami mengajukan undangan permohonan sebagai saksi di persidangan koneksitas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kami juga menyampaikan kronologis kenapa beliau kami surati datang ke sini,” kata Rinto, dikutip dari JawaPos, Selasa (26/5/2026).

Selain Jokowi, tim hukum Leonardi juga meminta kehadiran Ryamizard Ryacudu sebagai saksi.

”Kami juga sudah melakukan penyuratan ke ketua pengadilan untuk menghadirkan saksi Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu,” ujarnya.

Menurut Rinto, kehadiran Jokowi dianggap penting karena saat menjabat presiden, ia disebut pernah memberikan arahan terkait penyelamatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur dalam rapat terbatas pada awal Desember 2015.

BACA JUGA: 
Beda Nasib dengan Eggi Sudjana, Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo CS Tetap Lanjut ke Meja Hijau

Pihak kuasa hukum mengklaim memiliki dokumen yang menunjukkan adanya instruksi tersebut.

”Dalam arahan tersebut laksanakan dan selamatkan. Kami punya dokumennya,” ucap Rinto.

Surat tersebut sebelumnya sempat hendak disampaikan langsung di kediaman Jokowi di Solo. Namun, karena tidak bertemu secara langsung, surat akhirnya dititipkan melalui Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kuasa Hukum Sebut Leonardi Tak Terima Keuntungan Pribadi

Dalam perkara ini, Leonardi bersama dua terdakwa lain didakwa merugikan keuangan negara hingga USD 21 juta atau lebih dari Rp306 miliar.

Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dari proyek pengadaan satelit tersebut.

”Tidak terdapat fakta bahwa klien kami menerima uang, komisi, fee, gratifikasi, atau keuntungan pribadi serupiahpun dari proyek satelit komunikasi pertahanan tersebut,” jelasnya.

Rinto mengatakan kehadiran Jokowi dibutuhkan agar majelis hakim dapat memahami konteks kebijakan negara yang menjadi latar belakang tindakan terdakwa.

”Atas dasar itulah, kehadiran Jokowi baik sebagai saksi mahkota menjadi sangat penting, bukan untuk menarik beliau ke dalam polemik hukum, melainkan untuk membantu majelis hakim memahami secara terang posisi kebijakan presiden, urgensi penyelamatan slot orbit 123° BT, serta konteks objektif yang melatarbelakangi tindakan pejabat pelaksana di bawah struktur pemerintahan,” bebernya.

BACA JUGA: 
Jokowi Sebut PSI Masa Depan Indonesia, Tekankan Struktur Hingga Akar Rumput

Slot orbit 123 derajat Bujur Timur sendiri disebut sebagai aset strategis yang memiliki fungsi penting dalam komunikasi pertahanan, maritim, operasi militer, penanggulangan bencana, hingga layanan komunikasi nasional.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru