SulawesiPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terkait hak keuangan dan administratif pejabat negara.
Dalam putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU tersebut telah kehilangan relevansi.
Hal ini terjadi karena perubahan struktur kelembagaan negara, khususnya komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kini hanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dengan tidak adanya lagi unsur utusan daerah dan golongan, sejumlah pasal dalam UU 12/1980 dinilai tidak lagi memiliki dasar konstitusional.
Skema Uang Pensiun Pejabat Negara Disorot
Selain menyatakan sebagian aturan tidak relevan, MK juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem hak keuangan pejabat negara, termasuk skema pensiun.
Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif tetap diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan desain kelembagaan negara saat ini.
Dalam pertimbangannya, MK bahkan membuka opsi perubahan sistem, dari pensiun berkala menjadi skema alternatif seperti uang kehormatan satu kali setelah masa jabatan berakhir.
Hal ini secara tidak langsung membuka peluang perubahan besar terhadap sistem pensiun pejabat negara, termasuk anggota DPR yang selama ini dikenal menerima pensiun seumur hidup.
DPR Berpotensi Kehilangan Uang Pensiun Seumur Hidup
Dengan adanya dorongan pembentukan undang-undang baru, skema pensiun anggota DPR berpotensi mengalami perubahan signifikan.
Jika pembentuk undang-undang mengadopsi rekomendasi MK, maka sistem pensiun seumur hidup bisa dihapus dan diganti dengan skema yang lebih proporsional dan berbasis kebutuhan.
MK juga menekankan bahwa pengaturan baru harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Diberi Waktu Dua Tahun Susun Aturan Baru
Mahkamah memberikan waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih relevan.
Selama masa tersebut, UU 12/1980 masih tetap berlaku demi menjaga kepastian hukum.
Namun, jika dalam dua tahun tidak ada aturan pengganti, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pembentukan aturan baru, MK meminta agar pembentuk undang-undang memperhatikan sejumlah prinsip penting.
Mulai dari karakter jabatan publik, baik hasil pemilu, seleksi, maupun penunjukan hingga aspek independensi lembaga negara.
Selain itu, pengaturan juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
