TAG
Putusan MK
DPR Siap Tindak Lanjuti Putusan MK Pilkada Tetap Dipilih Secara Langsung
Puan Maharani menghormati putusan MK yang menegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat dan menyatakan DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme.
Eka Widodo: Putusan MK soal Kuota Perempuan Jadi Materi Revisi UU Pemilu
Anggota DPR RI Eka Widodo menyebut putusan MK terkait kuota 30 persen caleg perempuan akan menjadi bagian penting dalam revisi UU Pemilu mendatang.
Anis Byarwati: Putusan MK soal Kuota Perempuan Harus Perkuat Kaderisasi Politik
Anggota DPR RI Anis Byarwati menilai putusan MK soal kuota 30 persen caleg perempuan harus menjadi momentum memperkuat kaderisasi politik perempuan, bukan sekadar syarat administratif pemilu.
MK Ubah Syarat Pimpinan KPK: Tak Wajib Mundur, Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama
Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pimpinan KPK, dari wajib mundur menjadi cukup nonaktif dari jabatan sebelumnya demi menjaga fleksibilitas dan kepastian hukum.
Dukung Putusan MK, DPR Usul Pensiun Seumur Hidup Pejabat Dihapus Total
Firman Soebagyo mendukung putusan MK menghapus pensiun seumur hidup pejabat dan mengusulkan kebijakan diperluas serta anggaran dialihkan ke sektor publik.
Tanggapi Putusan MK, DPR Siap Revisi UU Pensiun Meski Skema Uang Pensiun Seumur Hidup Terancam Dihapus
DPR mulai mengkaji revisi UU 12/1980 usai putusan MK, membuka peluang penghapusan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.
Putusan MK Buka Peluang Hapus Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR
Putusan MK membuka peluang perubahan sistem pensiun pejabat negara, termasuk DPR, yang berpotensi tidak lagi menerima pensiun seumur hidup.
Menko Yusril Tegaskan Penempatan Polri di Jabatan Sipil Sah dan Konstitusional
Pemerintah memastikan bahwa ketentuan mengenai penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada jabatan sipil tetap berlaku sah secara hukum.
MK Nyatakan Gugatan Uji Materiil UU Polri Gugur
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan Ketetapan Nomor 251/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan gugurnya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
