MK

Asosiasi Dosen Indonesia menyoroti rata-rata gaji dosen yang hanya Rp3,36 juta per bulan dan menilai rendahnya kesejahteraan dapat memengaruhi kualitas pendidikan nasional.

Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pimpinan KPK, dari wajib mundur menjadi cukup nonaktif dari jabatan sebelumnya demi menjaga fleksibilitas dan kepastian hukum.

DPR dan pemerintah kompak membela masuknya program makan bergizi dalam anggaran pendidikan APBN 2026. MBG disebut sebagai bagian integral sistem pendidikan dan investasi SDM.

DPR menyebut pasal penghinaan pemerintah dalam KUHP sebagai upaya pembatasan, namun digugat karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi kritik.

Presiden Prabowo melantik Liliek Prisbawono Adi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman, dengan rekam jejak yang sempat menjadi sorotan publik.

Guru besar UPI menggugat batas usia profesor 70 tahun ke MK karena dinilai diskriminatif. MK memberi waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan.

DPR mulai mengkaji revisi UU 12/1980 usai putusan MK, membuka peluang penghapusan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.

Putusan MK membuka peluang perubahan sistem pensiun pejabat negara, termasuk DPR, yang berpotensi tidak lagi menerima pensiun seumur hidup.

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun bagi DPR serta pemerintah untuk membuat aturan baru.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi KUHP dan UU ITE yang diajukan Roy Suryo dkk karena petitum dinilai tidak jelas dan tidak didukung argumentasi konstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan sembilan mahasiswa.

Permohonan uji materi yang diajukan Hasto Kristyanto terhadap Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua advokat menggugat Pasal 169 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan meminta larangan hubungan keluarga dengan presiden aktif dalam pencalonan capres–cawapres guna mencegah konflik kepentingan dan nepotisme.

Dua lulusan magister cum laude menggugat Pasal 55 UU Dikti ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai syarat akreditasi A atau Unggul membatasi hak lanjut studi doktoral dan peluang kerja.

Pemerintah membantah dalil diskresi tanpa batas Presiden dalam penetapan status bencana nasional. Di hadapan MK, Pemerintah menegaskan sudah ada indikator objektif dalam UU Penanggulangan Bencana.

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi UU Guru dan Dosen setelah DPR dan Pemerintah belum siap memberi keterangan. Gugatan menyoroti ketidakjelasan standar gaji dan jaminan kesejahteraan dosen.

Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, yang berprofesi sebagai guru honorer asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra memberi pernyataan terhadap pihak yang keberatan atas pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memuji kualitas Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, namun menilai proses pengangkatannya bermasalah secara etika dan perlu jadi bahan evaluasi sistem rekrutmen ke depan.

Aktivis BEM PTNU menguji Pasal 232–233 KUHP ke MK karena dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dalam ruang demokrasi.

Lima mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adies kadir resmi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usai pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan, Kamis (5/2/2026).

Arief Hidayat mengaku tidak maksimal menangani Putusan Perkara 90 MK dan menyebutnya sebagai awal dinamika konflik internal serta kegelisahan demokrasi.

DPR menegaskan Pasal 47 UU TNI konstitusional dalam sidang uji materi di MK dan memastikan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil bersifat terbatas serta bukan dwifungsi.

Mahkamah Konstitusi menilai UU Perlindungan Konsumen yang berlaku hampir 27 tahun perlu dievaluasi agar selaras dengan perkembangan transaksi digital dan e-commerce.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan PB IDI dan menegaskan organisasi profesi tenaga medis dan kesehatan harus berada dalam satu wadah tunggal, sekaligus memperkuat independensi konsil dan membatasi kewenangan menteri dalam UU Kesehatan.

Pakar hukum tata negara UI Prof. Satya Arinanto menilai penetapan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI sah secara konstitusional dan tidak mengancam independensi MK.

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi sanksi pidana dalam UU Keselamatan Kerja dan menegaskan penyesuaian sanksi merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang mencakup kemandirian hakim, institusi, dan anggaran.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri dari seluruh kepengurusan dan keanggotaan partai seiring penugasannya sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Masuknya Program Makan Bergizi Gratis ke anggaran pendidikan nasional digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai alokasi hampir 29 persen anggaran pendidikan untuk MBG menggerus pembiayaan inti pendidikan dan bertentangan dengan mandat UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dua warga negara mengajukan permohonan uji materi Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan dinilai tidak transparan dan berpotensi menggerus keadilan elektoral.

Bendahara Umum BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, mengajukan uji materi Pasal 232 dan 233 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal itu dinilai berpotensi mengkriminalisasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan mengancam kebebasan berekspresi.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan perubahannya, Kamis (22/1/2026).

Gugatan ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029, Yeyen yang mempersoalkan mekanisme penggantian otomatis wakil kepala daerah menjadi kepala daerah definitif.

ersidangan ini diwarnai suasana haru dengan hadirnya Elydya Kristina Simanullang, seorang mahasiswa yang kehilangan orang tua dan adiknya dalam bencana alam di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, sebagai Pemohon I.

Dalam sidang yang digelar Selasa (20/1/2026), para ahli pemohon melontarkan kritik terhadap kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan pengujian materiil Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara nomor 2/PUU-XXIV/2026 yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait dinamika penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur kepolisian.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kado bagi kebebasan pers Indonesia melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi terkait kewajiban autentikasi faktual ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan Ketetapan Nomor 251/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan gugurnya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa mekanisme anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus tetap mengikuti standar umum.

Pemerintah menegaskan bahwa pengisian jabatan sipil dalam struktur kementerian dan lembaga tetap mengutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun peluang bagi prajurit TNI aktif kini dibuka melalui mekanisme seleksi terbuka.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) melaksanakan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Rabu (14/01/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Selasa (13/1/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat

Komisi III DPR RI mulai melirik peluang untuk memperluas cakupan agenda reformasi hukum hingga ke institusi Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan laporan tahunan 2025 pada Rabu (07/01/2026) pada Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah konstitusi.

Perkara Nomor 259/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh dua mahasiswi, Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi’ah Alamri, yang mempersoalkan syarat usia minimum calon kepala desa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) pada Kamis (08/01/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memperpanjang masa tugas keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hingga 31 Desember 2026.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara sah mulai berlaku sejak Jumat (02/01/2026). Namun, sudah banyak gugatan yang akan melawan pemberlakuan Undang-Undang ini.