Overview
- Dua mantan staf keuangan perusahaan mengajukan uji materi terhadap KUHP dan KUHAP baru karena pernah mengalami kriminalisasi akibat sengketa pidana di lingkungan kerjanya
- Materi yang digugat yakni Pasal 488 KUHP serta Pasal 16, 19, 22, dan 23 KUHAP karena dianggap tidak dapat melindungi hak pekerja.
- Ketua MK Suhartoyo memberikan catatan mengenai ketepatan pasal yang diuji dengan kondisi hukum yang dialami Pemohon dan memberi waktu 14 hari untuk memperbaiki berkas permohonannya.
SulawesiPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat (09/01/2026).
Perkara Nomor 267/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh Lina dan Sandra Paramita, dua mantan staf keuangan yang mengaku menjadi korban kriminalisasi akibat penyalahgunaan relasi kuasa oleh atasan mereka.
Sidang panel dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Para Pemohon mempersoalkan Pasal 488 KUHP serta Pasal 16, 19, 22, dan 23 KUHAP karena dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang setara bagi bawahan dalam sengketa pidana di lingkungan kerja.
Kuasa hukum Pemohon, Leon Maulana Mirza Pasha, menjelaskan bahwa kliennya terjebak dalam praktik perusahaan yang menggunakan rekening pribadi karyawan untuk transaksi kantor.
Saat perusahaan mengalami masalah keuangan pada Juli 2024, atasan mereka justru menuding kedua Pemohon melakukan penggelapan dan melaporkannya ke pihak kepolisian.
“Penerapan Pasal 488 KUHP membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa di mana pihak dengan kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana.
Hal ini menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi bawahan yang sebenarnya bertindak dengan itikad baik menjalankan perintah jabatan,” tegas Leon di ruang sidang MK.
Para Pemohon meminta MK menambahkan klausul bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang sah dari atasan.
Selain hukum materiil, Pemohon juga menggugat hukum acara pidana (KUHAP) terkait tahap penyelidikan.
