KUHP

DPR menilai KUHP dan KUHAP baru memperkuat perlindungan buruh dari kriminalisasi, serta menyiapkan langkah pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

DPR menyebut pasal penghinaan pemerintah dalam KUHP sebagai upaya pembatasan, namun digugat karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi kritik.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi KUHP dan UU ITE yang diajukan Roy Suryo dkk karena petitum dinilai tidak jelas dan tidak didukung argumentasi konstitusional.

Komisi III DPR akan melakukan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru ke seluruh Polda setelah Lebaran 2026 agar aparat kepolisian memahami perubahan prinsip hukum pidana.

Komisi III DPR mengkritik kepolisian yang dinilai kerap menetapkan korban sebagai tersangka, menyusul kasus selebgram Nabilah O’Brien yang sempat diproses hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan sembilan mahasiswa.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memberi perhatian serius terkait penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang ayah berinisial ED di Pariaman, Sumatra Barat.

KPK menyita USD 50 ribu dari penggeledahan kantor dan rumah dinas pimpinan PN Depok dalam pengembangan kasus suap sengketa lahan PT Kabhara Digdaya. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bareskrim Polri menegaskan KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan besar dalam perlindungan korban perempuan dan anak, mulai dari proses penyidikan hingga pemidanaan yang kini mengakui dampak psikis sebagai unsur penting hukum.

Aktivis BEM PTNU menguji Pasal 232–233 KUHP ke MK karena dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dalam ruang demokrasi.

Sepuluh tokoh nasional melaporkan dugaan genosida Israel ke Kejagung dan mendesak penerapan yurisdiksi universal dalam KUHP Baru untuk mengadili pelaku.

DPR menilai penerapan KUHP baru harus diikuti desain ulang sistem pemasyarakatan, dengan penguatan Balai Pemasyarakatan dan revisi regulasi pendukung.

Bareskrim Polri menegaskan Pasal 33 KUHP tentang overmacht bukan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara jambret tewas di Yogyakarta, melainkan hanya dapat diputus oleh hakim.

ICJR menilai tindakan babinsa dan bhabinkamtibmas dalam kasus pedagang es gabus di Kemayoran berpotensi pidana berdasarkan KUHP baru, meski aparat telah meminta maaf dan dagangan korban dinyatakan aman.

Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi menekankan integritas dan profesionalisme kepada pejabat Kejaksaan yang baru dilantik sebagai langkah strategis memperkuat penegakan hukum di Sulawesi Selatan.

Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan aparat penegak hukum siap menjalankan KUHP Nasional mulai 2026. Namun, ia menilai tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan masyarakat yang masih memandang hukum pidana sebagai alat balas dendam.

Dua warga negara mengajukan permohonan uji materi Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Konsultan hukum menegaskan pengguna jasa prostitusi yang tidak membayar sesuai kesepakatan tidak dapat dijerat pidana karena hubungan tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian sah menurut hukum.

Bendahara Umum BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, mengajukan uji materi Pasal 232 dan 233 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal itu dinilai berpotensi mengkriminalisasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan mengancam kebebasan berekspresi.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion memperingatkan pemerintah akan munculnya zona abu-abu pada ribuan perkara pidana yang saat ini tengah diproses menggunakan aturan lama.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan pengujian materiil Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman memberikan apresiasi tinggi atas penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyambut positif vonis pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Laras Faizati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) tepat pada awal tahun 2026 ini merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah peradilan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengusaha sekaligus influencer keuangan, Timothy Ronald kini berada dalam bayang-bayang jeratan hukum serius setelah Polda Metro Jaya mulai mendalami laporan dugaan penipuan aset kripto yang melibatkan dirinya.

Polda Metro Jaya secara resmi memulai penyelidikan atas dugaan kasus penipuan investasi aset kripto yang menyeret nama pengusaha sekaligus influencer keuangan ternama, Timothy Ronald.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar forum strategis antar-penegak hukum guna menyamakan persepsi dalam menghadapi transisi regulasi hukum pidana nasional.

emandangan berbeda terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat konferensi pers penetapan tersangka suap pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Minggu (11/01/2026).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pemahaman mengenai jenis-jenis delik menjadi hal yang krusial bagi masyarakat.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI, Prof Dr Asep N Mulyana secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa materi stand-up comedy yang dibawakan Pandji Pragiwaksono terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Harris Arthur Hedar, menganalogikan transformasi hukum pada tahun 2026 sebagai fenomena Big Bang sebuah ledakan besar yang merombak struktur, substansi, hingga kultur hukum nasional secara simultan.

Fokus utama kritik tertuju pada Pasal 402 yang mengatur pemidanaan terkait hambatan perkawinan, yang dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir terhadap praktik poligami dan nikah siri di tengah masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan tengah melakukan sinkronisasi internal menyusul berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional per 2 Januari 2026.

Habiburokhman angkat bicara mengenai beberapa gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), menjelaskan bahwa dasar pembentukan Pasal 218 dan Pasal 240 dalam KUHP baru telah merujuk pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenkum, Supratman menegaskan bahwa pemerintah menyadari adanya ketidakpuasan dari sejumlah kelompok masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa pemberlakuan penuh KUHP nasional ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah transformasi mendasar dalam cara negara memandang hukum pidana.

Dr. Santrawan Totone Paparang, SH MH MKn menyebut regulasi ini secara normatif memperkokoh perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah.

erkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) secara resmi menyatakan dukungan penuh dan apresiasi atas pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru

Pidana kerja sosial bagi terdakwa kasus pidana dapat diberikan kepada mereka yang didakwa di bawah 5 tahun penjara.

Habiburokhman menjelaskan bahwa konstruksi hukum dalam KUHP dan KUHAP yang baru telah didesain sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan proses hukum berjalan secara proporsional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara sah mulai berlaku sejak Jumat (02/01/2026). Namun, sudah banyak gugatan yang akan melawan pemberlakuan Undang-Undang ini.

Awal tahun 2026 dihebohkan dengan pembunuhan yang dilakukan seorang adik bernama Arif (22) yang diduga menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri, Tomo (30), akibat perselisihan utang sebesar Rp1 juta.