TAG
Uji Materiil
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Pasal Menghasut di KUHP Tak Larang Orang Pindah Agama
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan sembilan mahasiswa.
Pasal Syarat Capres Digugat ke MK, Pemohon Minta Keluarga Presiden dan Wapres jadi Capres-Cawapres
Dua advokat menggugat Pasal 169 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan meminta larangan hubungan keluarga dengan presiden aktif dalam pencalonan capres–cawapres guna mencegah konflik kepentingan dan nepotisme.
Guru Honorer Gugat UU APBN ke MK, Persoalkan MBG yang Masuk Dana Pendidikan
Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, yang berprofesi sebagai guru honorer asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Adies Kadir Ditolak Bersidang dalam Beberapa Perkara, Ini Kata Ketua MKMK
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) buka suara soal ditolaknya Hakim Konstitusi, Adies Kadir dalam menangani beberapa perkara oleh pemohon.
BEM PTNU Uji Pasal KUHP di MK soal Ancaman Kekerasan dan Gangguan Rapat Negara, Akibatkan Ketidakpastian Hukum
Aktivis BEM PTNU menguji Pasal 232–233 KUHP ke MK karena dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dalam ruang demokrasi.
Mahasiswa Gugat Hak Recall DPR ke MK, Nilai Kedaulatan Rakyat Tergerus Partai
Lima mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penempatan Prajurit pada UU TNI Digugat di MK, DPR Nyatakan Penempatannya Dibatasi
DPR menegaskan Pasal 47 UU TNI konstitusional dalam sidang uji materi di MK dan memastikan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil bersifat terbatas serta bukan dwifungsi.
MK Tolak Gugatan Sanksi Pidana UU Keselamatan Kerja, Perlu Dievaluasi DPR dan Presiden
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi sanksi pidana dalam UU Keselamatan Kerja dan menegaskan penyesuaian sanksi merupakan ranah pembentuk undang-undang.
Ahli HTN UMI: Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Tak Cukup Dimaknai Kebebasan Hakim
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang mencakup kemandirian hakim, institusi, dan anggaran.
UU APBN Digugat ke MK, Program MBG Dinilai Menyimpang dari Mandat Konstitusi
Masuknya Program Makan Bergizi Gratis ke anggaran pendidikan nasional digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai alokasi hampir 29 persen anggaran pendidikan untuk MBG menggerus pembiayaan inti pendidikan dan bertentangan dengan mandat UUD 1945.
Tak Punya Standar Upah Minimum, Pasal Pengupahan Dosen Digugat ke MK
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Penjual Bendera Ajukan Uji Materiil KUHP Pasal Pencemaran Bendera Negara Sahabat ke MK
Dua warga negara mengajukan permohonan uji materi Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahasiswa FH UI Persoalkan Mekanisme Musyawarah Sengketa Pilkada ke MK
Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan dinilai tidak transparan dan berpotensi menggerus keadilan elektoral.
BEM PTNU Uji Pasal KUHP ke MK, Khawatir Dikiminalisasi Saat Demo
Bendahara Umum BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, mengajukan uji materi Pasal 232 dan 233 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal itu dinilai berpotensi mengkriminalisasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan mengancam kebebasan berekspresi.
Gugat Syarat Usia Minimal 40 Tahun, Warga Minta MK Turunkan Syarat Anggota KPU dan Bawaslu
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 18/PUU-XXIV/2026 ini mempersoalkan batas usia minimum 40 tahun bagi calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang dinilai diskriminatif.
Ahli Sebut Peran TNI di Sipil Tetap di Bawah Otoritas Politik, Ini Alasannya
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan perubahannya, Kamis (22/1/2026).
Dinilai Tidak Demokratis, Anggota DPRD Papua Gugat UU Pilkada ke MK
Gugatan ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029, Yeyen yang mempersoalkan mekanisme penggantian otomatis wakil kepala daerah menjadi kepala daerah definitif.
Mahasiswa Korban Bencana Banjir Sumatra Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK
ersidangan ini diwarnai suasana haru dengan hadirnya Elydya Kristina Simanullang, seorang mahasiswa yang kehilangan orang tua dan adiknya dalam bencana alam di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, sebagai Pemohon I.
Ahli Sebut Gaji Pensiun Seumur Hidup DPR Cederai Nilai Kemanusiaan
Dalam sidang yang digelar Selasa (20/1/2026), para ahli pemohon melontarkan kritik terhadap kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang dinilai mencederai rasa keadilan sosial.
Uji Materiil KUHAP Baru: Pemohon Gugat Dominasi Informasi Pelapor dan Ruang Diskresi Penyelidik
ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara nomor 2/PUU-XXIV/2026 yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sidang UU Cipta Kerja: Ahli Sebut Perlu Sanksi Tegas Bagi Pemerintah yang “Membangkang” Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Selasa (13/1/2026).
Dua Mantan Staf Keuangan Ajukan Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru di MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat
