Pemerintah Soroti Pangan, Energi, dan Kepastian Hukum
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pidatonya menekankan bahwa swasembada pangan menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara.
Ia memaparkan nilai tukar petani yang disebut naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan 127 pada 2026, sembari menyebut pemerintah terus merapikan deregulasi pupuk dan memperkuat ekosistem koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.
Selain sektor pertanian, Zulkifli juga menyoroti penanganan nelayan miskin, pembangunan kampung nelayan, pabrik es, cold storage, serta upaya menjadikan koperasi desa sebagai offtaker bagi produksi petani, nelayan, peternak, dan UMK.
Ia juga mengingatkan persoalan sampah tidak bisa terus dibiarkan jika Indonesia ingin menjadi negara maju.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan perang dan dampak lanjutan krisis global sebelumnya.
Ia menyebut inflasi Juli turun ke 2,88 persen dan optimisme manufaktur berada di level 50,2, sementara harga energi, listrik, dan pangan nasional dinilai relatif aman meski tekanan kenaikan biaya kemasan ikut memengaruhi inflasi.
Airlangga juga menekankan pentingnya mendorong mesin ekonomi konvensional seperti industri padat karya melalui kredit modal kerja, bersamaan dengan pembangunan ekonomi baru seperti ekosistem semikonduktor dan ekonomi digital.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan regulasi yang sehat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperluas pembukaan usaha.
Ia mengatakan semua pihak perlu bersama-sama menjaga iklim usaha, termasuk dengan memitigasi PHK, memperkuat komunikasi dengan serikat pekerja, dan mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang bisa diterima semua pihak.
“Pengusaha kuat, Indonesia maju,” ujar Dasco.
