Overview
- Persatuan Ulama Perlawanan Dunia menyatakan solidaritas penuh kepada Iran dan Ayatollah Ali Khamenei di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan.
- Syekh Maher Hammoud memperingatkan bahwa agresi terhadap Iran berisiko memicu konflik regional luas dan memperburuk krisis kemanusiaan global.
- Akademisi menilai sikap ulama tersebut mencerminkan penolakan terhadap hegemonisme serta dorongan pada kedaulatan, dialog, dan stabilitas internasional.
SulawesiPos.com – Ketua Persatuan Ulama Perlawanan Dunia, Syekh Maher Hammoud, menegaskan sikap organisasinya yang menyatakan solidaritas penuh terhadap Republik Islam Iran dan Pemimpin Tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik sebagaimana dilaporkan Al-Manar pada 8 Februari 2026.
Organisasi yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-Ittihad al-‘Alami li ‘Ulama’ al-Muqawamah (الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة) atau diterjemahkan secara resmi sebagai “Persatuan Ulama Perlawanan Dunia” itu menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama Iran dalam menghadapi ancaman yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan memperluas ketidakpastian global.
Dalam pernyataan tertulisnya, Syekh Maher Hammoud memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap Iran dapat memperbesar risiko konflik regional yang selama dua dekade terakhir telah ditandai perang berkepanjangan, intervensi lintas negara, serta krisis kemanusiaan yang berdampak pada jutaan warga sipil di kawasan.
Ia mengecam segala bentuk ancaman terhadap kepemimpinan Iran dan menilai bahwa tindakan yang menyasar figur pemimpin negara berdaulat merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum internasional dan prinsip non-intervensi yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Persatuan Ulama Perlawanan Dunia juga menyatakan penolakannya terhadap logika perang, sanksi ekonomi, dan tekanan politik yang dinilai memperdalam polarisasi global serta berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat sipil, termasuk gangguan akses kesehatan, pangan, dan stabilitas energi.
Dalam konteks sejarah politik regional, organisasi tersebut menegaskan bahwa Iran sejak Revolusi Islam 1979 konsisten mendukung perjuangan Palestina, termasuk melalui pembukaan Kedutaan Besar Palestina pertama di Teheran, yang secara simbolik menandai orientasi kebijakan luar negeri Iran berbasis solidaritas terhadap bangsa yang dianggap tertindas.
Media Al-Alam pada 8 Februari 2026 melaporkan bahwa Syekh Hammoud dalam forum “Revolusi Islam dan Tantangan Era Modern” di Sidon, Lebanon, menyatakan tekanan Barat selama puluhan tahun tidak berhasil meruntuhkan struktur politik Republik Islam Iran yang dinilai memiliki daya tahan institusional dan basis ideologis kuat.
Laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA) pada tanggal yang sama juga menegaskan pernyataan Hammoud bahwa upaya menggulingkan sistem Republik Islam Iran dinilainya tidak realistis mengingat konsistensi kebijakan luar negeri, kapasitas pertahanan, serta adaptasi ekonomi Iran terhadap rezim sanksi internasional.
Para pengamat hubungan internasional mencatat bahwa dinamika ini berkaitan langsung dengan isu keamanan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global, stabilitas harga minyak dunia, serta rivalitas kekuatan besar yang berpotensi memengaruhi sistem ekonomi internasional dan arsitektur keamanan kolektif.
Menanggapi eskalasi tersebut, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)- Sulawesi Selatan sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Aris Munandar, menyatakan bahwa pernyataan Syekh Maher Hammoud mencerminkan posisi moral ulama yang menolak hegemonisme dan standar ganda dalam politik global.
