SulawesiPos.com – Pakar Hubungan Internasional Aswin Baharuddin, S.IP., M.A., menilai peminjaman permadani Bayeux Tapestry oleh Prancis kepada Inggris merupakan diplomasi budaya yang mengubah memori penaklukan berusia hampir 1.000 tahun menjadi modal kepercayaan politik.
Akan tetapi, keberhasilannya baru dapat diukur melalui perjanjian konkret ketika Presiden Emmanuel Macron, Raja Charles III, dan Perdana Menteri Andy Burnham meninjau karya tersebut di British Museum, London, Rabu (2/9/2026), menjelang pembukaan pameran untuk umum pada 10 September 2026.
“Bayeux Tapestry membuka pintu diplomasi dan menciptakan suasana saling percaya, tetapi ukuran keberhasilannya bukan kemegahan upacara, melainkan apakah Inggris dan Prancis mampu menghasilkan perjanjian yang mengikat, disahkan secara politik, serta diterima masyarakat kedua negara,” kata Aswin saat menganalisis peristiwa tersebut.
Presiden Macron mengatakan Prancis dan Inggris dapat membangun ikatan “sedekat benang-benang” pada mahakarya abad ke-11 itu, sedangkan Raja Charles menyebut peminjamannya sebagai “simbol kepercayaan yang sangat berharga” antara dua negara yang sejarahnya diwarnai peperangan, persaingan, persekutuan, dan pertukaran kebudayaan sebagaimana dilaporan BBC pada 3 September 2026.
Macron, Raja Charles, Ratu Camilla, Burnham, Brigitte Macron, dan Marie-France van Heel melihat secara privat sulaman sepanjang hampir 70 meter yang dibentangkan mendatar dalam lemari kaca dengan pencahayaan terkendali untuk melindungi linen dan benang wolnya.
Kunjungan tersebut menjadi keterlibatan resmi bersama pertama Raja Charles dan Burnham sejak mantan Wali Kota Manchester itu menjadi perdana menteri pada Juli 2026, sekaligus membuka hubungan kerja langsung antara Macron dan pemimpin baru Inggris.
“Peminjaman permadani ini merupakan contoh luar biasa kerja sama Prancis–Inggris,” ujar Burnham sebelum pertemuan, seraya menghubungkan pertukaran budaya itu dengan kebutuhan memperkuat koordinasi ekonomi, pertahanan, migrasi, Ukraina, serta hubungan Inggris dengan Uni Eropa.
Warisan Budaya Menjadi Bahasa Politik
Menurut Aswin, peristiwa tersebut dapat dipahami melalui konsep cultural diplomacy atau diplomasi budaya, yakni pemanfaatan sejarah, kesenian, identitas, pendidikan, dan warisan bersama untuk membangun citra positif, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan ruang komunikasi ketika diplomasi formal menghadapi hambatan.
“Kedua negara menggunakan argumentasi historis dengan menempatkan Bayeux Tapestry sebagai bukti bahwa hubungan Inggris dan Prancis telah terjalin selama hampir seribu tahun, sehingga peninggalan yang semula merekam penaklukan kini ditafsirkan kembali sebagai simbol kedekatan,” jelas Aswin.
Pergeseran makna tersebut penting karena artefak budaya tidak memiliki pesan politik yang sepenuhnya tetap, melainkan dapat diberi penafsiran baru sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks hubungan internasional pada suatu zaman.
Bayeux Tapestry pada awalnya menggambarkan rangkaian peristiwa yang mengantarkan William, Adipati Normandia, menyeberangi Selat Inggris, mengalahkan Raja Harold II dalam Pertempuran Hastings pada 1066, dan naik takhta sebagai William Sang Penakluk.
Karya itu cenderung menyampaikan sudut pandang pemenang Normandia sehingga para sejarawan membacanya bukan sebagai rekaman netral, melainkan sebagai bentuk komunikasi politik yang memadukan kronik sejarah, legitimasi kekuasaan, simbol keagamaan, dan propaganda visual.
“Justru karena permadani itu merekam perang, penggunaannya sebagai simbol persahabatan menunjukkan bahwa memori konflik dapat dikelola kembali menjadi landasan rekonsiliasi, bukan diwariskan terus-menerus sebagai kebencian,” ujar Aswin.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran diplomasi warisan yang mengalihkan penekanan dari “warisan milik saya” menuju “warisan milik kita”, sehingga benda bersejarah menjadi ruang perjumpaan antarmasyarakat dan bukan sekadar lambang kepemilikan nasional.
UNESCO menjelaskan bahwa diplomasi budaya dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kepercayaan, membuka masyarakat terhadap keragaman, dan mendukung kerja sama internasional dalam menghadapi konflik, ketimpangan sosial, disinformasi, serta perubahan iklim. (UNESCO)
