SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung bergerak cepat setelah menerima laporan adanya dugaan sejumlah perusahaan yang menolak membeli tebu maupun gula milik petani. Saat memimpin Rapat Percepatan Swasembada Gula bersama jajaran PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026), Mentan Amran seketika menghentikan pembahasan dan langsung memerintahkan agar laporan tersebut ditindaklanjuti.entaentan
Di hadapan peserta rapat, Mentan Amran langsung meminta Direktur Utama PT SGN segera mengusut tujuh perusahaan yang dilaporkan diduga tidak menyerap hasil produksi petani.
“Pak Dirut, itu yang tujuh perusahaan periksa ya,” perintah Mentan Amran.
Tak berhenti sampai di situ, Mentan Amran kemudian langsung menghubungi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) agar dugaan tersebut segera diperiksa. Dalam sambungan telepon yang dilakukan di tengah rapat, ia meminta aparat menelusuri seluruh perusahaan yang disebut dalam laporan.
“Periksa, Pak, semua namanya. Periksa semua,” tegas Mentan Amran kepada Dirkrimsus.
Laporan tersebut mencuat saat rapat membahas berbagai hambatan menuju swasembada gula nasional. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah dugaan adanya perusahaan yang enggan menyerap tebu atau gula petani dengan alasan kendala kontainer maupun distribusi perdagangan.
Bagi Mentan Amran, alasan tersebut tidak dapat diterima. Menurutnya, kepentingan petani harus menjadi prioritas, terlebih pemerintah tengah bekerja keras meningkatkan produksi gula nasional untuk mencapai swasembada sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah berapa puluh tahun itu. Masa enggak mau sedikit berkorban untuk petani yang membuat dia kaya. Ini dosa apa ini. Sudah, nanti kita suruh periksa dulu,” ujar Mentan Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap praktik-praktik usaha yang merugikan negara maupun petani. Ia kemudian mencontohkan praktik under invoicing pada komoditas minyak sawit mentah (CPO) yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
“Itu CPO namanya under invoicing, negara bisa kehilangan triliunan rupiah selama puluhan tahun. Itu yang dikejar Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang menyerang, yang menyusup ke Indonesia adalah mafia,” kata Mentan Amran.
