Overview
- Aizzudin Abdurrahman menegaskan tidak menerima aliran dana terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.
- KPK mendalami peran Aizzudin sebagai pihak yang diduga menjadi perantara inisiatif PIHK atau biro travel.
- Penelusuran KPK disebut menyasar individu dan tidak mengarah pada PBNU sebagai organisasi.
SulawesiPos.com – Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup (LH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman membantah tudingan menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
Bantahan itu disampaikan Aizzudin usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara tersebut.
“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ucap Aizzudin di Jakarta, Selasa (13/1/2026), dikutip dari Antara.
Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaannya oleh penyidik KPK tidak berkaitan dengan dugaan aliran dana ke PBNU sebagai organisasi.
“Enggak ada,” katanya singkat saat ditanya soal dugaan aliran dana kuota haji ke PBNU.
Aizzudin Minta Publik Tunggu Penjelasan Penyidik
Aizzudin memilih tidak banyak berkomentar mengenai materi pemeriksaannya dan meminta wartawan menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
“Ya tanya sama beliau-beliau lah. Insyaallah kami doakan semua yang terbaik, yang maslahat, apa pun, dan ini menjadi muhasabah atau introspeksi untuk semuanya,” ujarnya.
