27 C
Makassar
18 January 2026, 17:30 PM WITA

Anggota DPR Fraksi Nasdem Desak Pemerintah Bentuk Satgas Tanggap Pasca-Penculikan WNI di Gabon

Overview:

  • DPR RI menginstruksikan pembentukan satgas tanggap lintas instansi dan sistem peringatan dini maritim untuk merespons penculikan awak kapal WNI di perairan Gabon, Afrika Tengah.
  • Dari total 12 awak kapal IB FISH 7, sembilan orang diculik oleh bajak laut, sementara dua WNI lainnya berhasil menyelamatkan diri dan kini berada dalam perlindungan otoritas Libreville.
  • Kemlu melalui KBRI Yaounde tengah mengoptimalkan diplomasi perlindungan guna melacak keberadaan korban serta memastikan pemenuhan seluruh hak ketenagakerjaan para ABK secara penuh.

SulawesiPos.com – Eskalasi ancaman keamanan maritim di perairan Afrika Tengah kembali memakan korban warga negara Indonesia (WNI) setelah kelompok penyerang bersenjata membajak kapal penangkap ikan IB FISH 7 di lepas pantai Gabon pada Minggu (11/1/2026).

Menanggapi situasi darurat ini, Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, melayangkan desakan agar Kementerian Luar Negeri segera memimpin upaya penyelamatan terpadu melalui penguatan koordinasi lintas yurisdiksi.

“Kami akan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri, segera mengintensifkan koordinasi dengan otoritas setempat di Gabon serta pihak terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kepulangan para korban,” tegas Amelia dalam pernyataan resminya, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga: 
Musda Golkar Sulsel Ditunda, Plt Ketua Pilih Keliling 24 Daerah Dulu

Amelia menggarisbawahi bahwa perlindungan WNI tidak boleh lagi bersifat reaktif atau hanya sekadar pemadaman kebakaran, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem pertahanan yang berkelanjutan.

Ia mendesak agar dibentuknya satuan tugas (task force) tanggap krisis yang permanen.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan mekanisme peringatan dini (early warning system) yang didukung secara teknis oleh berbagai instansi keamanan nasional untuk memitigasi risiko di zona laut merah internasional.

“Kami juga menegaskan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk langkah-langkah preventif membangun mekanisme early warning dan task force tanggap krisis dengan dukungan antar-instansi. Tidak hanya untuk menanggapi insiden yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Secara teknis, Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengonfirmasi kronologi insiden yang melibatkan penculikan 9 dari total 12 awak kapal tersebut, di mana nasib dua WNI saat ini masih menjadi misteri di tangan para pembajak.

Di tengah situasi genting ini, terdapat kabar baik mengenai dua WNI lainnya yang menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan berhasil lolos dari penyanderaan dan tetap bertahan di atas kapal hingga dievakuasi oleh otoritas setempat menuju Libreville.

Baca Juga: 
NasDem Sebut Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke IKN Jawab Spekulasi Publik

Amelia menilai kondisi ini menunjukkan rapuhnya keamanan rantai pasok global yang berdampak langsung pada keselamatan pekerja migran Indonesia.

Overview:

  • DPR RI menginstruksikan pembentukan satgas tanggap lintas instansi dan sistem peringatan dini maritim untuk merespons penculikan awak kapal WNI di perairan Gabon, Afrika Tengah.
  • Dari total 12 awak kapal IB FISH 7, sembilan orang diculik oleh bajak laut, sementara dua WNI lainnya berhasil menyelamatkan diri dan kini berada dalam perlindungan otoritas Libreville.
  • Kemlu melalui KBRI Yaounde tengah mengoptimalkan diplomasi perlindungan guna melacak keberadaan korban serta memastikan pemenuhan seluruh hak ketenagakerjaan para ABK secara penuh.

SulawesiPos.com – Eskalasi ancaman keamanan maritim di perairan Afrika Tengah kembali memakan korban warga negara Indonesia (WNI) setelah kelompok penyerang bersenjata membajak kapal penangkap ikan IB FISH 7 di lepas pantai Gabon pada Minggu (11/1/2026).

Menanggapi situasi darurat ini, Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, melayangkan desakan agar Kementerian Luar Negeri segera memimpin upaya penyelamatan terpadu melalui penguatan koordinasi lintas yurisdiksi.

“Kami akan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri, segera mengintensifkan koordinasi dengan otoritas setempat di Gabon serta pihak terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kepulangan para korban,” tegas Amelia dalam pernyataan resminya, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga: 
Kaesang Pangarep Puji Kekuatan PSI Jatim di Rakorwil

Amelia menggarisbawahi bahwa perlindungan WNI tidak boleh lagi bersifat reaktif atau hanya sekadar pemadaman kebakaran, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem pertahanan yang berkelanjutan.

Ia mendesak agar dibentuknya satuan tugas (task force) tanggap krisis yang permanen.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan mekanisme peringatan dini (early warning system) yang didukung secara teknis oleh berbagai instansi keamanan nasional untuk memitigasi risiko di zona laut merah internasional.

“Kami juga menegaskan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk langkah-langkah preventif membangun mekanisme early warning dan task force tanggap krisis dengan dukungan antar-instansi. Tidak hanya untuk menanggapi insiden yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Secara teknis, Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengonfirmasi kronologi insiden yang melibatkan penculikan 9 dari total 12 awak kapal tersebut, di mana nasib dua WNI saat ini masih menjadi misteri di tangan para pembajak.

Di tengah situasi genting ini, terdapat kabar baik mengenai dua WNI lainnya yang menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan berhasil lolos dari penyanderaan dan tetap bertahan di atas kapal hingga dievakuasi oleh otoritas setempat menuju Libreville.

Baca Juga: 
Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut RUU Disinformasi dan Propaganda Asing Bentuk Keseriusan Negara dalam Tantangan Geopolitik

Amelia menilai kondisi ini menunjukkan rapuhnya keamanan rantai pasok global yang berdampak langsung pada keselamatan pekerja migran Indonesia.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/