SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai metode latihan militer tidak tepat diterapkan kepada calon manajer Koperasi Desa Merah Putih karena kebutuhan kompetensi peserta berbeda dengan standar pembinaan militer yang mensyaratkan ukuran fisik, intelegensi, dan tahapan seleksi khusus.
Sturman mengatakan calon manajer koperasi seharusnya dipersiapkan untuk mengelola usaha dan memimpin organisasi, sehingga pendekatan pelatihannya mesti disesuaikan dengan tugas yang akan dijalankan di lapangan.
“Untuk militer, sebelum mereka dilatih sudah punya kriteria, punya ketetapan, kemampuan fisik, dan intelegensi yang sudah diukur. Jadi tidak bisa serta-merta paket latihan dasar militer dipindahkan ke paket untuk manajer,” tegas Sturman.
Menurut dia, bila unsur-unsur pelatihan militer tetap ingin digunakan dalam pembekalan calon manajer koperasi, materi tersebut harus dipilah dan dipilih terlebih dahulu agar relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi, bukan diadopsi secara utuh.
“Kalau mau dipakai, harus dipilah dan dipilih mana yang cocok. Sekarang ini latihan dasar itu untuk apa? Tentu berbeda dengan kebutuhan seorang manajer,” katanya.
Dorong Evaluasi Menyeluruh
Sturman menilai pembekalan untuk calon manajer Kopdes seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha, memimpin tim, serta mengembangkan koperasi agar tujuan program bisa tercapai tanpa mengabaikan keselamatan peserta.
Ia juga meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden yang terjadi dalam pelatihan sebelumnya. Menurut dia, penting untuk menelusuri penyebab peserta tidak mampu menyelesaikan pelatihan, sekaligus memastikan proses seleksi dan pengawasan dilakukan lebih cermat.
Pernyataan Sturman menambah sorotan dari parlemen terhadap skema pembekalan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, setelah sebelumnya pemerintah juga mengubah pendekatan dari latihan dasar kemiliteran menjadi pembekalan bela negara dan manajerial usai kematian lima peserta SPPI.
