Sulawesipos.com – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan program sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tidak lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kebijakan itu diumumkan setelah hasil seleksi jalur domisili keluar pada 27 Juni 2026, di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan kebijakan itu diambil agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena gagal masuk sekolah negeri. Pemkot, kata dia, akan menanggung biaya pendidikan siswa yang nantinya dialihkan ke sekolah swasta mitra.
“Seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar,” tegas Munafri Arifuddin, Minggu, 28 Juni 2026.
Program itu disiapkan setelah setiap tahun ribuan siswa di Makassar tidak tertampung di sekolah negeri. Tahun ini, jalur domisili SPMB dibuka pada 22 hingga 26 Juni 2026, lalu hasil seleksinya diumumkan sehari setelah penutupan pendaftaran.
Munafri mengatakan langkah menggandeng 67 sekolah swasta bukan hanya untuk menampung siswa yang gagal lolos negeri, tetapi juga mendorong sekolah swasta ikut tumbuh sebagai bagian dari sistem pendidikan kota. Menurut dia, distribusi siswa ke sekolah swasta juga akan mencakup sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah.
“Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Anak-anak yang tidak tertampung di negeri akan kami distribusikan ke swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah,” jelas dia.
Menurut Munafri, kebijakan itu sekaligus ingin menghapus anggapan bahwa sekolah swasta hanya menjadi pilihan cadangan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Ia menekankan setiap anak harus memperoleh layanan pendidikan yang setara, tanpa dibedakan berdasarkan tempat bersekolah.
“Kita ingin di Kota Makassar tidak ada lagi perbedaan kualitas pendidikan. Semua anak harus mendapatkan layanan yang setara, di mana pun mereka bersekolah,” ungkap dia.
Selain memastikan akses pendidikan, Munafri juga menyinggung pentingnya penguatan karakter peserta didik. Ia menilai pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus menjawab persoalan akhlak dan interaksi sosial anak di tengah penggunaan gawai yang kian dominan.
“Percuma kita memiliki anak-anak yang cerdas kalau tidak punya akhlak yang baik. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, lalu diperkuat di sekolah,” ucapnya.
Pemkot Makassar kini mulai membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Di saat yang sama, pemerintah kota berencana menambah porsi pelajaran agama dan pendidikan akhlak pada kurikulum pendidikan dasar sebagai bagian dari penguatan moral sejak dini.
“Alokasi dua jam pelajaran agama dalam sepekan belum cukup. Kita perlu penguatan moral sejak dini,” ujar dia.
Dengan kebijakan itu, Pemkot Makassar berharap siswa yang gagal lolos SPMB 2026 tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. Pemerintah kota juga menargetkan kolaborasi dengan sekolah swasta dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus memperkuat pemerataan mutu pendidikan di Makassar.
